JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjuk perusahaan pelat merah Perum Perikanan Indonesia (Perindo) untuk pengadaan kapal pengangkut ikan budidaya. Hal itu terkait dengan rencana KKP membatasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk perikanan budidaya.

Sebagai informasi, KKP telah menerbitkan SE Nomor721/DPB/PB.510.S4/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 lalu, yang isinya KKP tidak lagi menerbitkan SIKPI untuk ikan hidup hasil pembudidayaan yang berbendera asing, baik permohonan baru maupun perpanjangan.

Dalam waktu dekat, KKP juga akan segera mengeluarkan permen tentang kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menjanjikan, permen akan keluar tidak lebih lama dari 20 April 2016.

Pada saat KKP menyetop penerbitan SIKPI, jumlah kapal pengangkut ikan hasil pembudidaan sebanyak 28 kapal, yang terdiri dari 12 kapal berbendera Indonesia dan 16 kapal berbendera asing.

Namun, kapasitas kapal Indonesia masih kalah jauh dari kapal asing. Kapal Indonesia hanya berbobot 30 gross ton (GT) dengan kapasitas muatan 5 ton-6 ton. Sementara, kapal asing berbobot 300 GT dengan kapasitas muatan 15 ton-20 ton. Selain itu, baru kapal asing yang bisa mengekspor.

Slamet bilang, hingga saat ini kapal Indonesia belum mampu untuk mengekspor sendiri. Selain itu, belum ada kapal feeder untuk memasok ikan budidaya dari sentra budidaya ke kapal pengangkut.

Oleh karena itu, KKP menunjuk Perum Perindo untuk pengadaan kapal pengangkut ikan budidaya. "Saat ini Perindo sedang menyiapkan kapal dan menjajaki pasar ekspor," ujar Slamet di kantornya, Kamis (31/3).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini