KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek pasar modal Indonesia dinilai sedang menghadapi tekanan setelah munculnya peringatan dari MSCI serta penurunan outlook rating oleh Moody's. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor global terhadap fundamental ekonomi dan tata kelola pasar domestik.

Wijayanto Samirin, Ekonom dari Universitas Paramadina menilai pasar modal menjadi salah satu indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Tekanan di bursa saham dinilai sebagai sinyal adanya persoalan yang lebih luas di sektor ekonomi nasional.

“Pasar modal itu semacam gold standard penegakan hukum ekonomi. Kalau di sini bermasalah, hampir pasti sektor lain juga mengalami tekanan,” ujarnya dalam agenda Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s yang digelar secara virtual, Rabu (18/2/2026).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di pasar modal. Ketidakpastian penindakan membuat tingkat kepercayaan investor menurun.

Baca Juga: Tekanan MSCI Hingga Moody’s Bikin Dana Asing Kabur dari IHSG

“Investor global bukan hanya melihat potensi return, tapi juga kepastian aturan. Ketika enforcement dianggap lemah, risk premium otomatis naik,” jelasnya.

Ia juga menyoroti struktur pasar yang dinilai kurang sehat. Sekitar 40% kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia disebut hanya dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan dengan valuasi sangat tinggi.

“Ada saham dengan price to earning ratio ratusan kali bahkan mendekati 1.000 kali. Ini menciptakan distorsi karena tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental,” katanya.

Kondisi tersebut berbeda dengan pasar global, di mana perusahaan berkapitalisasi besar umumnya memiliki valuasi yang lebih wajar. Dominasi saham dengan free float kecil dan valuasi ekstrem dinilai meningkatkan risiko bagi investor ritel.

Dari sisi makro, penurunan outlook rating turut memicu fenomena sovereign selling, yakni aksi jual investor asing terhadap berbagai aset finansial Indonesia, baik saham maupun obligasi. Dampaknya, biaya pendanaan pemerintah meningkat karena investor meminta premi bunga yang lebih tinggi.

Baca Juga: MSCI Turunkan INDF ke Small Cap dan Mendepak ACES & CLEO, Ini Kata Analis

“Ketika persepsi risiko negara naik, investor akan menuntut yield lebih tinggi. Ini langsung berdampak pada biaya utang pemerintah dan korporasi,” ujar Wijayanto.

Ia menambahkan, persepsi risiko terhadap Indonesia meningkat seiring keraguan investor terhadap stabilitas kebijakan, volatilitas nilai tukar rupiah, serta kredibilitas data ekonomi.

“Pasar sangat sensitif terhadap inkonsistensi kebijakan. Sekali kepercayaan terganggu, butuh waktu lama untuk memulihkannya,” tambahnya.

Risiko fiskal juga menjadi sorotan, terutama setelah defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto. Selain itu, beban pembayaran bunga dan pokok utang disebut telah menyerap hampir separuh penerimaan negara.

“Ruang fiskal kita makin sempit. Kalau tidak dikelola hati-hati, fleksibilitas pemerintah menghadapi shock ekonomi akan berkurang,” katanya.

Memasuki 2026, ia menilai Indonesia berada pada periode krusial dengan kebutuhan perbaikan tata kelola dan konsistensi kebijakan.

“Pasar tidak menuntut kebijakan yang sempurna, tapi yang konsisten dan bisa diprediksi,” tutupnya.

Baca Juga: Simak Prospek Saham yang Kena Rebalancing MSCI Indonesia Periode Maret 2026

Selanjutnya: Bank Genjot Bisnis Payroll untuk Dongkrak Dana Murah

Menarik Dibaca: Kondom Bukan Sekadar Alat Kontrasepsi, juga Bentuk Self-care

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News