KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 TNI. Jokowi menekankan pentingnya investasi pertahanan di usia TNI yang telah mencapai 76 tahun tersebut. Hal itu mengubah paradigma belanja pertahanan yang selama ini dilakukan pemerintah.

"Kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang, yang dirancang sistematis, dan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di halaman Istana Merdeka, Selasa (5/10).

Jokowi memerintahkan agar TNI melakukan adopsi dan teknologi pertahanan. Selain itu juga perlu masuk dalam konsorsium industri pertahanan global.

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

Kepala Negara Republik Indonesia itu menegaskan pentingnya semangat kemandirian dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Sehingga dapat mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang lebih mumpuni.

Baca Juga: Jokowi minta maksimalkan lahan pertanian 7 juta hektare di Papua Barat

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 29,5 triliun untuk sektor pertahanan.

Anggaran tersebut digunakan untuk dua indikator dalam rencana kerja. Antara lain adalah pemenuhan minimum essential force (MEF) mencapai 86% serta kontribusi industri pertahanan mencapai 50%. Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah akan melakukan pengadaan 5 jenis alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) industri pertahanan senilai Rp 3,14 triliun.

Selain itu pemerintah juga melakukan pengadaan 23 jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 12,64 triliun serta pemeliharaan dan perawatan 20 jenis alutsista senilai Rp 8,14 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengucapkan selamat HUT ke-76 TNI. "Selamat HUT ke-76 TNI. Selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga tuhan yang maha esa selalu bersama kita. Dirgahayu TNI. Bersatu berjuang kita pasti menang," ungkap Jokowi.

Selanjutnya: Perpres 83/2021 jadikan data kependudukan terintegrasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News