JAKARTA/TAIPEI/SINGAPURA. Fitch Ratings menetapkan kembali Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) di level'A (idn)' dengan prospek stabil dan peringkat utang subordinasi di 'BBB( idn)'.

Menurut Fitch, penegasan peringkat nasional jangka panjang nasional tersebut mencerminkan pandangan terhadap kemungkinan dukungan terbatas dari pemerintah, apabila dibutuhkan. Secara standalone, BMI dinilai relatif lebih lemah, dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia, dalam hal kapitalisasi, profitabilitas dan waralaba keseluruhan.

“Peringkat BMI didorong oleh profil kredit dan posisi modal yang relative lemah, yang tecermin dalam penurunan net interest margin (NIM) menjadi 4,6% pada 2012 dari 5,4% pada tahun 2011,” jelas Iwan Wisaksana Analis Utama sekaligus Direktur Fitch.

Rasio modal inti Fitch juga turun menjadi 7,7% pada 2012 dari 9,9% pada tahun 2011 disebabkan pertumbuhan kredit yang tinggi. Rencana BMI menerbitkan saham untuk menyuntikkan tambahan modal dalam waktu dekat akan positif bagi bank untuk mempertahankan tingkat permodalan yang memadai.

Peringkat nasional jangka panjang tersebut juga dilandasi dukungan dari pemerintah bilamana dibutuhkan - mengingat pentingnya BMI dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, meskipun dukungannya sedikit terbatas mengingat kepentingan sistemik yang moderat.

Iwan menjelaskan, kenaikan peringkat dapat terjadi bilamana terjadi perbaikan yang signifikan dalam posisi modal, profitabilitas dan kualitas aset dalam jangka menengah.

“Sementara ini tidak ada tekanan untuk penurunan peringkat kecuali Fitch memandang dukungan pemerintah terhadap industri perbankan syariah akan berkurang,” ujarnya melalui rilis yang diterima KONTAN. Sektor perbankan syariah Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 4,3% dari total aset perbankan pada akhir 2012.

Utang subordinasi dinilai tiga notch di bawah peringkat nasional jangka panjang bank, yang terdiri dari satu notch untuk risiko kerugian dan dua notch untuk risiko non-kinerja untuk mencerminkan status subordinasi dan risiko penangguhan pembayaran kupon dan atau utang pokok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: