Jokowi tidak toleransi penggelembungan pengadaan Alutsista

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), Rabu (26/7). Dalam rapat tersebut, Jokowi memperingatkan jajarannya untuk melakukan pengadaan Alutsista secara benar.

Alutsista ke depan harus dibeli melalui interaksi pemerintah dengan pemerintah penjual atau G to G. Selain itu, pengadaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel.

Jokowi mengatakan, tidak akan memberi toleransi terhadap penggelembungan Alutsista. "Saya peringatkan Alutsista ini dibeli dari rakyat untuk bisa digunakan untuk TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, melindungi Negara dari segala bentuk ancaman yang ada," katanya.

Selain pesan tersebut, Jokowi juga meminta agar pengadaan Alutsista tidak hanya ditujukan untuk memenuhi postur kebutuhan kekuatan minimum. Pengadaan harus memperhatikan kondisi geografis yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan.

"Selain itu harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang teknologi persenjataan yang cepat dan bisa mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," katanya.

Pesan terakhir, pengadaan Alutsista juga diminta Jokowi,  sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Jokowi ingin pengadaan nantinya diikuti oleh alih teknologi, memungkinkan hak cipta atas Alutsista baru yang dimiliki oleh industri nasional serta realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto