KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan jajaran menteri-menterinya untuk memperbaiki harga karet alam guna menyejahterakan petani karet. Langkah strategis pertama adalah melalui jalur diplomasi. 

Indonesia bersama dua negara produsen karet lainnya, Thailand dan Malaysia dalam forum Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) di Bangkok telah menyepakati tiga kebijakan, yaitu mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (replanting) karet alam. 

Menindaklanjuti hasil diplomasi ITRC tersebut, Presiden pun memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar penggunaan karet untuk aspal mulai dilaksanakan di seluruh tanah air. 

“Mulai tahun lalu, mengaspal jalan itu sudah dicampur dengan karet. Itu dilakukan di 3 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Meski harganya lebih mahal, Pemerintah akan tetap membeli karena kualitasnya pun baik. Untuk itu, saya arahkan agar penggunaan karet untuk aspal ini bisa dilakukan di provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia,” ujar Presiden Jokowi saat berdialog dengan Petani Karet di Sumatera Selatan, Sabtu (9/3). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun diminta menyelesaikan urusan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pemanfaatan Aspal Karet untuk Pembangunan Jalan di Daerah. 

“Kita sudah siapkan NSPK-nya. Nanti Menteri Dalam Negeri yang akan membuat surat edaran. Kalau itu sudah selesai, berarti penggunaan karet untuk aspal wajib di seluruh daerah,” ujar Menko Darmin melaporkan. 

Kemudian, arahan untuk Menteri Perindustrian adalah hilirisasi industrialisasi. “Kita sudah terlalu banyak kirim bahan mentah ke luar negeri. Sudah saatnya harus hilirisasi industrialisasi, baik untuk ban, sarung tangan, dan lainnya. Dengan begitu, nilai tambahnya akan naik,” jelas Jokowi. 

Terakhir untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden memerintahkan agar BUMN  membeli karet-karet rakyat. “Membelinya tentu dengan harga yang baik sehingga petani dapat  keuntungan dari pembelian BUMN,” kata orang nomor satu di Indonesia ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .