JAMBI. Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) harus bekerja keras untuk mencapai target produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional, tahun ini. Sebab, produksi migas nasional akan berdampak kepada target penerimaan negara. BP Migas mencatat, tahun 2011 industri hulu migas membukukan penerimaan negara sebesar US$ 34,4 miliar, lebih tinggi 29,8% dibandingkan dengan pencapaian penerimaan negara tahun 2010 yang sebesar US$ 26,5 miliar. Tahun ini, BP Migas menargetkan produksi minyak sebesar 930.000 barel per hari (bph). Target ini, jauh lebih tinggi 2,9% dari realisasi produksi minyak tahun 2011 yang sebesar 903.000 bph. Sedangkan produksi gas sebesar 8.000 juta kaki kubik per hari (mmscfd) atau naik 1,2% dari tahun lalu yang sebanyak 7.900 mmscfd. Mencapai target tersebut produksi tidaklah mudah. Sebab. masih ada beberapa hambatan dan gangguan di industri migas yang berpotensi pada kehilangan produksi yang berdampak pada kerugian negara. Mencegah hal tersebut, BP Migas melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah lapangan migas seantero Indonesia, awal tahun 2012.Daerah yang menjadi salah satu tujuan sidak adalah lapangan migas di Sumatera Selatan. Menurut Deputi Pengendalian Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Ahmad Syahroza kegiatan sidak tersebut untuk mencari solusi tentang hambatan-hambatan yang muncul dalam mencapai produksi migas. "Kami datang ke sini karena ingin sama-sama supaya KKKS (kontraktor kontak kerjasama) mencapai produksi sesuai dengan target. Kami sudah berkomitmen menjadikan tahun 2012 sebagai tahun lifting," ujar Ahmad Syahroza dalam kunjungannya ke Sumatera bagian Selatan, beberapa waktu lalu.lAdapun KKKS yang disidak oleh BP Migas adalah Pertamina EP Region Sumatera Selatan, Medco Rimau, ConocoPhilips, dan JOB Talisman Jambi Merang. Berdasarkan pemaparan keempat KKKS tersebut, hambatan dan persoalan yang dihadapi nyaris sama, seperti soal perizinan lahan, pembebasan tanah, dan pencurian minyak.Hal yang acap kali terjadi pada perizinan lahan adalah ketidaksinkronan antara walikota, bupati, hingga camat. Akibatnya, jadwal pengeboran para KKKS terhambat."Kami menemukan perizinan yang terlalu berlebihan, seperti izin pelaksanaan pengeboran yang sudah mengambil wewenang dari BP Migas," katanya. Sementara untuk tumpang tindih lahan, banyak industri lain belum memiliki kesadaran bahwa industri migas adalah untuk kepentingan negara," katanya. Hal ini misalnya dialami oleh Pertamina EP Region Sumatera Selatan. Menurut Achmad Mursjidi, General Manager PT Pertamina EP Region Sumatera Selatan, seharusnya tahun ini, Pertamina mengebor sebanyak 18 sumur. Namun, target itu tampaknya tak akan tercapai. Menurut perkiraannya, Pertamina EP Region Sumatera Selatan sepertinya hanya bisa mengebor 14 sumur tahun ini. "Tahun ini memang seharusnya 18 sumur, tetapi yang empat sumurnya itu berada di kawasan hutan lindung sehingga membutuhkan perizinan dari Kementerian Kehutanan," ujar MursjidiDiakui oleh Achmad, persoalan pembebasan lahan selalu menjadi kendala bagi mereka untuk menambah produksi migas. Pada tahun lalu misalnya, Pertamina EP Region Sumatera Selatan juga kesulitan mencapai target sumur yang hendak dibor, yakni 24 sumur. Kenyataannya, Pertamina EP Region Sumatera Selatan hanya mengebor 21 sumur."Sekitar 3 sumur migas akan di-carry over tahun ini," terang Mursjidi. Meski jumlah sumur yang dibor tidak sesuai dengan target, Mursjidi optimistis Pertamina EP Region Sumatera Selatan akan mampu mencapai target produksi. Senada dengan Mursjidi, Operation Manager JOB Talisman Jambi Merang, I Wayan Darsana juga mengatakan, perizinan dan pembebasan lahan seringkali menjadi momok bagi KKKS yang hendak melanjutkan produksi. Sehingga, jadwal kegiatan produksi akan molor dan tak sesuai target. "Dulu, sebelum Jambi Merang memang sempat ada kendala lahan sehingga target molor. Untuk pembebasan lahan, kami butuh waktu hingga lebih dari enam bulan," tutur Wayan. Terkait kendala perizinan dan pembebasan lahan ini, Syahroza berjanji pihaknya akan mencarikan solusi. Karena itu, BP Migas akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait hal ini. "Kalau perlu dibawa ke sidang kabinet, akan kita bawa," lanjut Syahroza. Selain perizinan dan pembebasan lahan, persoalan lain yang masih membelit produksi migas Sumatera bagian Selatan adalah pencurian minyak. Di antara wilayah lain, tingkat pencurian minyak di Sumatera Selatan adalah yang paling tinggi, Sekitar 56% dari total kasus pencurian minyak.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Perizinan lahan masih menjadi penghambat produksi migas
JAMBI. Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) harus bekerja keras untuk mencapai target produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional, tahun ini. Sebab, produksi migas nasional akan berdampak kepada target penerimaan negara. BP Migas mencatat, tahun 2011 industri hulu migas membukukan penerimaan negara sebesar US$ 34,4 miliar, lebih tinggi 29,8% dibandingkan dengan pencapaian penerimaan negara tahun 2010 yang sebesar US$ 26,5 miliar. Tahun ini, BP Migas menargetkan produksi minyak sebesar 930.000 barel per hari (bph). Target ini, jauh lebih tinggi 2,9% dari realisasi produksi minyak tahun 2011 yang sebesar 903.000 bph. Sedangkan produksi gas sebesar 8.000 juta kaki kubik per hari (mmscfd) atau naik 1,2% dari tahun lalu yang sebanyak 7.900 mmscfd. Mencapai target tersebut produksi tidaklah mudah. Sebab. masih ada beberapa hambatan dan gangguan di industri migas yang berpotensi pada kehilangan produksi yang berdampak pada kerugian negara. Mencegah hal tersebut, BP Migas melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah lapangan migas seantero Indonesia, awal tahun 2012.Daerah yang menjadi salah satu tujuan sidak adalah lapangan migas di Sumatera Selatan. Menurut Deputi Pengendalian Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Ahmad Syahroza kegiatan sidak tersebut untuk mencari solusi tentang hambatan-hambatan yang muncul dalam mencapai produksi migas. "Kami datang ke sini karena ingin sama-sama supaya KKKS (kontraktor kontak kerjasama) mencapai produksi sesuai dengan target. Kami sudah berkomitmen menjadikan tahun 2012 sebagai tahun lifting," ujar Ahmad Syahroza dalam kunjungannya ke Sumatera bagian Selatan, beberapa waktu lalu.lAdapun KKKS yang disidak oleh BP Migas adalah Pertamina EP Region Sumatera Selatan, Medco Rimau, ConocoPhilips, dan JOB Talisman Jambi Merang. Berdasarkan pemaparan keempat KKKS tersebut, hambatan dan persoalan yang dihadapi nyaris sama, seperti soal perizinan lahan, pembebasan tanah, dan pencurian minyak.Hal yang acap kali terjadi pada perizinan lahan adalah ketidaksinkronan antara walikota, bupati, hingga camat. Akibatnya, jadwal pengeboran para KKKS terhambat."Kami menemukan perizinan yang terlalu berlebihan, seperti izin pelaksanaan pengeboran yang sudah mengambil wewenang dari BP Migas," katanya. Sementara untuk tumpang tindih lahan, banyak industri lain belum memiliki kesadaran bahwa industri migas adalah untuk kepentingan negara," katanya. Hal ini misalnya dialami oleh Pertamina EP Region Sumatera Selatan. Menurut Achmad Mursjidi, General Manager PT Pertamina EP Region Sumatera Selatan, seharusnya tahun ini, Pertamina mengebor sebanyak 18 sumur. Namun, target itu tampaknya tak akan tercapai. Menurut perkiraannya, Pertamina EP Region Sumatera Selatan sepertinya hanya bisa mengebor 14 sumur tahun ini. "Tahun ini memang seharusnya 18 sumur, tetapi yang empat sumurnya itu berada di kawasan hutan lindung sehingga membutuhkan perizinan dari Kementerian Kehutanan," ujar MursjidiDiakui oleh Achmad, persoalan pembebasan lahan selalu menjadi kendala bagi mereka untuk menambah produksi migas. Pada tahun lalu misalnya, Pertamina EP Region Sumatera Selatan juga kesulitan mencapai target sumur yang hendak dibor, yakni 24 sumur. Kenyataannya, Pertamina EP Region Sumatera Selatan hanya mengebor 21 sumur."Sekitar 3 sumur migas akan di-carry over tahun ini," terang Mursjidi. Meski jumlah sumur yang dibor tidak sesuai dengan target, Mursjidi optimistis Pertamina EP Region Sumatera Selatan akan mampu mencapai target produksi. Senada dengan Mursjidi, Operation Manager JOB Talisman Jambi Merang, I Wayan Darsana juga mengatakan, perizinan dan pembebasan lahan seringkali menjadi momok bagi KKKS yang hendak melanjutkan produksi. Sehingga, jadwal kegiatan produksi akan molor dan tak sesuai target. "Dulu, sebelum Jambi Merang memang sempat ada kendala lahan sehingga target molor. Untuk pembebasan lahan, kami butuh waktu hingga lebih dari enam bulan," tutur Wayan. Terkait kendala perizinan dan pembebasan lahan ini, Syahroza berjanji pihaknya akan mencarikan solusi. Karena itu, BP Migas akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait hal ini. "Kalau perlu dibawa ke sidang kabinet, akan kita bawa," lanjut Syahroza. Selain perizinan dan pembebasan lahan, persoalan lain yang masih membelit produksi migas Sumatera bagian Selatan adalah pencurian minyak. Di antara wilayah lain, tingkat pencurian minyak di Sumatera Selatan adalah yang paling tinggi, Sekitar 56% dari total kasus pencurian minyak.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
