KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui adanya rencana pembentukan superholding BUMN. Hal tersebut merupakan lanjutan dari perkataan calon presiden petahana Joko Widodo dalam debat terakhir pada pekan lalu. Tapi menurut Rini, rencana pembentukan superholding masih sangat awal.

Pun ia memberi gambaran, dengan adanya superholding BUMN ini, secara tidak langsung Kementerian BUMN akan hilang. "Ya kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," jelas dia di Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4).

Hal itu seperti BUMN asal Singapura Temasek Holdings dan Khazanah Nasional, BUMN asal Malaysia. Meski begitu, masyarakat disebutnya tak perlu khawatir kendali pemerintah akan hilang. "Ya tidak dong, orang pemegang sahamnya pemerintah kok," ujar dia. 

Hanya saja, pengawasannya nanti akan langsung ke Presiden. "Khazanah juga langsung ke PM (Perdana Menteri), Temasek juga langsung ke PM. Jadi nanti kalau superholding juga langsung ke Presiden, sama saja," tutur Menteri Rini.

Cuma bentuknya, lanjut dia, tidak seperti birokrasi seperti kementerian. "Yang diharapkan bapak presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tutup Rini.

Tapi hingga saat ini, ia belum bisa memastikan kapan rencana ini bisa terealisasi.

Pengamat Manajemen Jimmy Gani menilai, adanya superholding ini mampu memperkuat manajemen perusahaan. Di sisi lain, dia mempertanyakan kesiapan penerapan superholding tersebut. "Siapkah kita dengan konsep seperti itu?" ucap dia.

Lebih lanjut Jimmy menyatakan, adanya konsep superholding akan membuat peran pemerintah menjadi semakin minim dalam pengelolaan perusahaan negara. "Pemerintah hanya bisa menyentuh superholding itu, tetapi kalau ke anak-anak perusahaannya akan lebih sulit jangkauannya," ucap dia.

Sementara Ketua Apindo Bidang Kebijakan Danang Girindrawardana mengatakan, pihak swasta tidak khawatir dengan adanya superholding tersebut. "Swasta tidak akan melihat itu sebagai ancaman dunia usaha, jelas tidak," kata dia.

Ia bilang, dengan adanya superholding tersebut membuat kompetisi yang bagus antara pihak swasta dengan negara atau dalam hal ini BUMN. "Tidak ada kekhawatiran swasta dengan melihat corporate action Kementerian BUMN," ucap dia.

Selain itu, lanjut dia, justru perusahaan-perusahaan BUMN berperan membangun proyek-proyek perintis yang nantinya akan menjadi proyek strategis nasional supaya perekonomian tumbuh. "Sehingga korporat swasta bisa mengikuti pertumbuhan itu. Swasta tidak boleh melihat BUMN sebagai kompetitor melainkan sebagai mitra," kata dia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati