JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan masih tergolong minim. Karena itu, masyarakat yang tinggal di perbatasan perlu didukung pertumbuhan ekonominya dengan membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berencana melebarkan sayap usahanya di perbatasan sesuai dengan program pemerintah yang ingin mengembangkan perkebunan sawit di perbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana. Pembangunan perkebunan sawit di perbatasan juga dinilai baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan dan keamanan negara.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kalangan pengusaha perkebunan kelapa sawit mengembangkan usahanya di wilayah perbatasan sebagaimana yang pernah diprogram pemerintah. "Dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di perbatasan dapat menyerap 240.000 tenaga kerja baru," ujar Joko, Kamis (9/4).

BTN dan Kabupaten Minahasa Utara Luncurkan DigiKab Powered by Balé

Joko mengatakan, Presiden juga meminta agar kalangan usaha meningkatkan ekspor produk sawit yang merupakan komoditas strategis, tujuannya untuk meningkatkan devisa. Selain itu juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Agar pengembangan perkebunan kelapa sawit di perbatasan ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka harus diterapkan model inti-plasma. Apabila program ini terealisasi dengan baik, maka akan melibatkan 150.000 kepala keluarga petani plasma.

Dari sisi ekonomi, dipastikan akan menambah produksi sawit nasional. Sehingga Indonesia makin mengukuhkan diri sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia. Menurut Gapki ini akan mendukung kepemimpinan Indonesia dalam perdagangan global produk sawit dalam jangka panjang.

Selanjutnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit di perbatasan tidak hanya menguntungkan Indonesia dari sisi ekonomi belaka. Sebab, dengan dibukanya daerah perbatasan dengan perkebunan sawit, maka akan membuka wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Dampaknya, akan mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Seperti diketahui, Jokowi mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan para petani baik yang usaha di kebun maupun di pertanian. Dia mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan ini, maka pemerintah telah mempersiapkan lahan yang sangat besar yang akan diberikan kepada petani di luar Jawa.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin, Jokowi mengundang selain para menteri di bidang ekonomi, juga 16 pimpinan perusahaan perkebunan yang sebagian besar di bidang agribisnis. Menurut Presiden, kedatangan para pengusaha ini untuk memberikan masukan terkait produk-produk pertanian dan perkebunan yang berorientasi ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News