KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, upaya Bank Indonesia (BI) untuk memperkecil defisit transaksi neraca pembayaran Indonesia (NPI) sudah maksimal.

Hanya saja, masih ada satu yang belum terealisasi, yakni swap rate yang menarik. “Untuk mengonversi devisa hasil ekspor (DHE), sekarang kan swap rate masih mahal itu 5%, ini harus segera diwujudkan kebijakannya agar menarik,” kata Arif kepada Kontan.co.id, Minggu (12/8).

Meski demikian, ia mengatakan, hal ini tetap harus dilakukan secara terukur. “Kalau swap rate terlalu tinggi, tandanya BI juga tidak confidence dengan ekonomi kita,” ucapnya.

BI mencatat, secara keseluruhan mengalami defisit US$ 4,3 miliar. Posisi NPI pada kuartal II-2018 ini melebar dibandingkan dengan kuartal I-2018 senilai US$ 3,8 miliar dan jauh melebar dibandingkan dengan kuartal I/2017 US$ 700 juta.

Defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2018 tercatat US$ 8 miliar atau sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dibandingkan dengan kuartal II-2017 sebesar 1,96%. Defisit ini juga lebih besar dibandingkan dengan kuartal I-2018 sebesar 2,2% atau sekitar US$ 5,5 miliar

Menurut Arif, defisit dari transaksi berjalan masih akan berlanjut tahun ini tetapi tekanannya akan berkurang. Sebab, harga minyak dunia sudah mulai turun dan risiko capital outflow sudah mulai berkurang yang disebabkan oleh meredanya sentimen eksternal seiring kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang sudah diantisipasi pasar.

Adapun, pemerintah dan BI telah membuat bauran kebijakan untuk merespon hal ini. Meski dari sisi pemerintah, kata dia, yang perlu difokuskan adalah jaga harga-harga dan daya beli.

“Yang paling penting itu menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas penting, tapi di samping itu pemerintah harus jaga stabilitas daya beli, harga-harga, terutama kebutuhan pokok,” ucapnya.

Di samping itu, ia menilai, ekspor pun masih memiliki potensi untuk naik. Sebab, masih ada beberapa pasar yang bisa disasar untuk ekspor, terutama untuk komoditas CPO yang saat ini dari sisi demand mengalami penurunan.

“Pemerintah dan pengusaha harus kerja keras untuk ekspansi pasar terutama CPO kita ke negara-negara Afrika Utara dan Asia Selatan di luar India, Masih ada Bangladesh, Mesir, dan Pakistan. Perlu dibuat kebijakan-kebijakan yang saling untung sehingga perbesar ekspor,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto