KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit rakyat guna memperkuat daya saing produk sawit Indonesia di pasar domestik maupun global.

Upaya ini dinilai penting karena sertifikasi ISPO kini menjadi salah satu syarat utama untuk meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk sawit Indonesia, sekaligus menjawab berbagai isu negatif terkait keberlanjutan industri sawit.

Strategi percepatan tersebut dibahas dalam Workshop Percepatan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat melalui Penguatan Kelembagaan Petani yang digelar GPPI dengan dukungan BPDP dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga: Pengusaha Sawit Nilai Aturan DHE 100% Berisiko Tekan Harga CPO dan Daya Saing Ekspor

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil, dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Iim Mucharam, mengatakan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi dunia.

Ia menyebut, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia mencatat produksi mencapai 53,6 juta ton pada 2025.

"Kelapa sawit memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Di sinilah peran penting Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia," ujar Ali dalam keterangannya seperti dikutip Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, kontribusi industri sawit sangat besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi devisa, lapangan kerja, maupun pembangunan sosial. Namun, industri ini juga terus menghadapi tekanan dan isu negatif terkait aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), yang memperluas kewajiban sertifikasi tidak hanya di sektor hulu perkebunan, tetapi juga industri hilir hingga bioenergi.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memperbaiki tata kelola industri sawit nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia.

Baca Juga: Negosiasi Tarif 0% dengan AS Penting untuk Jaga Daya Saing Ekspor RI

Hingga kini, luas lahan sawit yang telah tersertifikasi ISPO telah mencapai lebih dari 7,5 juta hektare.

“ISPO bukan hanya strategi peningkatan produktivitas, tetapi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit,” tegas Ali.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan BPDP memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan sertifikasi ISPO bagi pekebun melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Program tersebut mencakup pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan Internal Control System (ICS), pendampingan, hingga proses sertifikasi dan penilikan.

“Pekebun yang berhasil mendapatkan sertifikat melalui pendanaan BPDP akan mendapatkan prioritas dalam akses program lainnya, seperti PSR,” jelas Normansyah.

Ia menambahkan, BPDP juga telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun yang bertugas mengakselerasi pelaksanaan sertifikasi, menyusun langkah teknis penyaluran dana, memetakan kebutuhan dukgan regulasi dan kelembagaan, hingga memberikan rekomendasi kebijakan operasional.

Sementara itu, Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari menilai rendahnya capaian sertifikasi ISPO di tingkat petani masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri sawit nasional.

Baca Juga: GAPMMI Nilai Negosiasi RI–AS Krusial bagi Keberlanjutan Industri & Daya Saing Ekspor

Menurutnya, banyak kendala yang dihadapi petani, mulai dari kelembagaan yang lemah hingga keterbatasan akses pembiayaan, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas pihak untuk mempercepat sertifikasi.

“Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak,” ujar Delima.

Ia juga menyoroti meningkatnya tuntutan pasar global yang kini tidak hanya meminta sertifikasi RSPO dan ISPO, tetapi juga mulai mengarah pada sertifikasi regenerative agriculture yang menekankan pengelolaan limbah pertanian secara berkelanjutan.

Menurut Delima, hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan syarat utama agar produk sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News