KONTAN.CO.ID - Salah satu fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah penguatan pendidikan vokasi. Sekitar Rp 6 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dialokasikan untuk penguatan pendidikan vokasi.

Sejumlah Rp 1,79 triliun rencananya digunakan untuk kerjasama industri, Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional. Selebihnya, Rp 4,3 triliun digunakan untuk sarana dan prasarana.

Akan tetapi pemerintah pusat terganjal sejumlah kendala. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah pusat masih terkendala pada data dan pemetaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah. “Kita tadi membicarakan seperti apa kesiapan SMK-SMK kita. Artinya, SMK kita itu kan sekarang kewenangannya ada di pemerintah daerah, ada di provinsi dan bukan di Kementerian Pendidikan. Sehingga, pemerintah pusat perlu pemetaan lebih lanjut,” jelasnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Jumat (18/8) malam.

Darmin menjelaskan, pemerintah menganggap penting untuk pengembangan pendidikan vokasi. Pasalnya, bidang industri bakal membutuhkan banyak tenaga ahli. Maka, SMK yang bergerak di bidang industri itulah yang sedang difokuskan oleh pemerintah ke depannya. “Memang kita harus menyiapkan sarana training for trainer, segala macam. Jadi tidak bisa segera untuk vokasi secara lebih luas. Tapi kalau lebih spesifik, khusus vokasi yang dikembangkan melalui perindustrian, maksudnya yang dibutuhkan industri itu jalan,” papar Darmin. Ia optimistis, Indonesia mampu mencapai target mencetak tenaga profesional yang dibutuhkan industri.

Di samping itu, Darmin juga bilang bahwa saat ini, jumlah SMK swasta lebih banyak dibandingkan SMK negeri atau yang berada di bawah pemerintah. Sehingga, pemerintah harus mendata kembali jumlah SMK dan masing-masing potensi yang bisa dikembangkan. “Ternyata, SMK kita lebih banyak dari swasta daripada pemerintah. Jadi kita harus kumpulkan betul ini petanya seperti apa. Kita benar-benar ingin melihat peta SMK kita seperti apa. Datanya juga belum ada,” pungkas Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati