KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian ekonomi diprediksi masih berlanjut di tahun ini sehingga masih akan terjadi perlambatan ekonomi global. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid berharap tahun 2026 dijadikan momentum kebangkitan ekonomi Pancasila yang berdaulat dan berkeadilan. Menurut Nurdin, Indonesia tidak cukup hanya menjaga stabilitas, tetapi harus melakukan transformasi ekonomi yang berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar pertumbuhan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Baca Juga: Kemenhub Klaim Penumpang Angkutan Umum Nataru Naik Jadi 14,95 Juta Orang “Perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026 menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat basis ekonomi domestik,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (1/1/2026). Menurut Nurdin, ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan pasar global dinilai semakin berisiko, sehingga penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, serta pengurangan ketergantungan impor harus menjadi prioritas kebijakan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran strategis BUMN, koperasi, dan UMKM sebagai pilar utama Ekonomi Pancasila. Dirinya menegaskan sinergi antar pelaku ekonomi tersebut dinilai mampu memperkuat rantai nilai industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa. “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok, tetapi harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat,” tegasnya. Baca Juga: Keran Impor Pangan Industri Dibuka, Ekonom Lihat Belum Benahi Sisi Produksi Nurdin memastikan komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Pancasila. Ia optimistis, jika momentum 2026 dimanfaatkan secara tepat, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Perlambatan Ekonomi Global Berlanjut, DPR Ingin Penguatan Ekonomi Domestik
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian ekonomi diprediksi masih berlanjut di tahun ini sehingga masih akan terjadi perlambatan ekonomi global. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid berharap tahun 2026 dijadikan momentum kebangkitan ekonomi Pancasila yang berdaulat dan berkeadilan. Menurut Nurdin, Indonesia tidak cukup hanya menjaga stabilitas, tetapi harus melakukan transformasi ekonomi yang berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar pertumbuhan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Baca Juga: Kemenhub Klaim Penumpang Angkutan Umum Nataru Naik Jadi 14,95 Juta Orang “Perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026 menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat basis ekonomi domestik,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (1/1/2026). Menurut Nurdin, ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan pasar global dinilai semakin berisiko, sehingga penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, serta pengurangan ketergantungan impor harus menjadi prioritas kebijakan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran strategis BUMN, koperasi, dan UMKM sebagai pilar utama Ekonomi Pancasila. Dirinya menegaskan sinergi antar pelaku ekonomi tersebut dinilai mampu memperkuat rantai nilai industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa. “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok, tetapi harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat,” tegasnya. Baca Juga: Keran Impor Pangan Industri Dibuka, Ekonom Lihat Belum Benahi Sisi Produksi Nurdin memastikan komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Pancasila. Ia optimistis, jika momentum 2026 dimanfaatkan secara tepat, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
TAG:
