JAKARTA. Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Pemerintah RI menekankan pentingnya kerjasama regional dalam memerangi peredaran gelap senjata ringan dan kaliber kecil (small arms and light weapons/SALW). Karena itu, perlu memperkuat kerjasama pada level global untuk mempersempit ruang gerak peredaran gelap SAWL. Pertemuan regional pencegahan peredaran senjata ringan dan kaliber kecil yang digelar di Bali sejak 29-30 Maret ini menjadi begitu penting. Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan United Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA) dan United Nations Regional Center for Peace and Disarmament in Asia and the Pasific (UNRCD-AP) itu didukung Pemerintah Jepang, Swedia, dan Swiss. Forum itu ditujukan sebagai forum tukar pikiran untuk mencari berbagai masukan baru yang kiranya dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan BMS 4 pada bulan Juni 2010 yang akan datang. Pertemuan regional ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut “The Third Biennial Meeting of States” (BMS 3) mengenai implementasi Programme of Action yang disahkan oleh seluruh anggota PBB pada tahun 2001 dalam rangka memerangi perdagangan SAWL.Pendekatan regional dalam mengatasi isu ini, menurut Sekretaris Dirjen Multilateral dalam rilisnya, diharapkan akan dapat lebih efektif dalam memerangi perederan gelap SAWL, sehingga setiap negara di kawasan perlu secara reguler melakukan sharing of best practices and lesson learnt. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Perlu Kerjasama Regional Perangi Peredaran Gelap Senjata Ringan
JAKARTA. Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Pemerintah RI menekankan pentingnya kerjasama regional dalam memerangi peredaran gelap senjata ringan dan kaliber kecil (small arms and light weapons/SALW). Karena itu, perlu memperkuat kerjasama pada level global untuk mempersempit ruang gerak peredaran gelap SAWL. Pertemuan regional pencegahan peredaran senjata ringan dan kaliber kecil yang digelar di Bali sejak 29-30 Maret ini menjadi begitu penting. Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan United Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA) dan United Nations Regional Center for Peace and Disarmament in Asia and the Pasific (UNRCD-AP) itu didukung Pemerintah Jepang, Swedia, dan Swiss. Forum itu ditujukan sebagai forum tukar pikiran untuk mencari berbagai masukan baru yang kiranya dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan BMS 4 pada bulan Juni 2010 yang akan datang. Pertemuan regional ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut “The Third Biennial Meeting of States” (BMS 3) mengenai implementasi Programme of Action yang disahkan oleh seluruh anggota PBB pada tahun 2001 dalam rangka memerangi perdagangan SAWL.Pendekatan regional dalam mengatasi isu ini, menurut Sekretaris Dirjen Multilateral dalam rilisnya, diharapkan akan dapat lebih efektif dalam memerangi perederan gelap SAWL, sehingga setiap negara di kawasan perlu secara reguler melakukan sharing of best practices and lesson learnt. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News