JAKARTA. Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke dalam negeri, pemerintah telah menambah lagi jumlah negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan, dari sebelumnya 45 negara kini menjadi 90 negara. Penambahan sebanyak 45 negara ini berlaku mulai bulan ini.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kebijakan penambahan jumlah negara penerima fasilitas bebas visa ini diharapkan bisa menambah jumlah kunjungan wisatawan asing sekitar 1 juta orang per tahun. Tahun 2014, jumlah wisatawan asing 9,4 juta orang. Arief juga menargetkan tambahan devisa negara sekitar US$ 1 miliar per tahun, dari rata-rata devisa tahunan US$ 8 miliar dari sektor pariwisata. "Pertumbuhan (jumlah wisatawan asing) diharapkan mulai terjadi awal 2016," katanya kemarin,

Selain menambah jumlah negara penerima fasilitas bebas visa, pemerintah juga memperlonggar izin masuk bagi kapal wisata asing (yacht) yang akan singgah ke Indonesia. Pelonggaran aturan ini dengan menghapus izin masuk ke wilayah Indonesia atawa Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT). 

Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan standar yang berlaku di dunia yang hanya menerapkan syarat kepabeanan, keimigrasian, karantina dan pelabuhan. Kini, kapal wisata asing yang mau singgah di Indonesia bisa masuk secara jam-jaman.

Arief menargetkan jumlah kunjungan kapal wisata asing mulai tahun depan bisa mencapai 3.000 kapal dan tahun 2019 bisa 5.000 kapal. "Jumlah 3.000 yacht itu setara Rp 3 triliun dengan asumsi Rp 1 miliar per yacht," katanya.

Nah, untuk menarik wisatawan asing ke Indonesia, pemerintah akan mengembangkan daerah tujuan wisata prioritas. Arief bilang, setidaknya ada 10 daerah wisata prioritas yang akan segera dikembangkan. Diantaranya, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Kepulauan Seribu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar promosi pariwisata di Indonesia digencarkan. Ia juga meminta agar fasilitas pendukung sektor pariwisata ditingkatkan.  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bilang, untuk mendukung sektor pariwisata, kementeriannya akan mengembangkan bandar udara, pelabuhan laut dan membangun fasilitas keselamatan jalan. "Kami memberikan dukungan dana Rp 2,3 triliun tahun 2015 dan Rp 1,8 triliun untuk tahun 2016," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia