JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tetap optimistis dalam jangka pendek permintaan batubara ke China tetap akan stabil. Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah akan mengupayakan pemanfaatan batubara dalam negeri agar tidak mengganggu produksi nasional. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir pemerintah China memang telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan batubara dengan kebijakan berupa pelarangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). "Kalau pelarangan impor China pada 2020 depan betul-betul terjadi, ya pasti akan ada dampaknya bagi Indonesia, kami akan lakukan mitigasi pemanfaatan domestik," kata dia di kantornya, Selasa (12/8). 

Seperti diketahui, Pemerintah Beijing, China, memutuskan melarang penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik di enam distrik utamanya mulai 2020 nanti. Keenam distrik di Beijing yang dimaksud yaitu, Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian, Fengtai dan Shijingshan. 

Keputusan pelarangan impor batubara tersebut diambil pemerintah setempat untuk mengurangi polusi udara. Rencananya, pada 2017, sebanyak 90% kebutuhan energi untuk pembangkit listrik sudah diperoleh dari bahan baku yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

Sukhyar bilang, pada 2020 depan kebutuhan batubara nasional tentu akan meningkat dibandingkan sekarang. Di mana, pada tahun 2014 ini kebutuhan batubara mencapai 90 juta ton dan berpotensi meningkat sebesar 8% setiap tahun. "Kalau memang program pemanfaatan dalam negeri tidak optimal, program coal to liquid (pencairan batubara) bisa dilakukan," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto