KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lonjakan kebutuhan pangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menekan kesiapan rantai pasok sayuran nasional. Pemerintah pun berpacu mengejar peningkatan permintaan, meski sinkronisasi produksi dan distribusi di lapangan masih belum optimal. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat kebutuhan sayuran seperti tomat, kangkung, dan bayam meningkat seiring ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Kondisi ini memicu kebutuhan penyesuaian cepat antara produksi petani dan permintaan pasar.
Baca Juga: Dukung MBG, Bulog Siap Pasok Beras Berkualitas Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Muhammad Agung Sunusi, menegaskan pihaknya tengah menyelaraskan produksi dengan lonjakan kebutuhan tersebut. “Permintaan pasti meningkat, ini yang kami sinkronkan dengan produksi petani di masing-masing wilayah,” ujarnya, Rabu (15/4/2026). Untuk merespons situasi ini, Kementan mendorong skema kemitraan langsung antara petani dan SPPG melalui konsep link and match. Skema ini membuka peluang kerja sama bisnis yang diharapkan dapat menjamin penyerapan hasil panen. Dengan kepastian pasar, petani diharapkan mampu menyesuaikan pola tanam sekaligus menjaga kesinambungan produksi. Namun, tantangan terbesar masih berada di sisi distribusi. Ketimpangan pasokan antarwilayah, terutama di kawasan Indonesia Timur yang belum sepenuhnya mandiri, membuat rantai pasok belum stabil.
Baca Juga: Pemerintah Anggarkan Rp 80 Triliun per Kuartal di 2026 Untuk Program MBG Sebagai solusi, Kementan menyiapkan penguatan infrastruktur penyimpanan seperti
cold storage di daerah untuk menjaga kualitas dan kuantitas pasokan. Selain itu, adopsi teknologi pertanian seperti
smart greenhouse juga didorong agar produksi tidak lagi bergantung pada musim dan cuaca ekstrem. Di sektor hilir, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) turut diperkuat sebagai agregator yang menyerap hasil petani dan menyalurkannya ke SPPG. Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Kementan menilai meningkatnya permintaan dari program MBG sebenarnya membuka peluang besar bagi petani karena pasar sudah terbentuk.
Namun, tanpa pembenahan logistik, peningkatan kapasitas produksi daerah, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, lonjakan permintaan justru berpotensi menekan rantai pasok.
Baca Juga: Uji Materi UU APBN 2026 Diajukan ke MK, Tata Kelola Program MBG Dipersoalkan “Kalau permintaan sudah ada dan pola tanam bisa kita atur, saya yakin petani pasti tersenyum karena pasarnya jelas,” tutup Agung. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
