JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago, mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kemacetan di daerah adalah tanggungjawab kepala daerah, termasuk di Jakarta, tidak menampakkan kelebihan SBY selama ini yang dikenal sebagai orang yang biasa berpikir komprehensif dan holistik.

"Posisi Pak SBY adalah pemimpin nasional. Karena itu, pernyataan SBY bisa menyudutkan Jokowi, walaupun pernyataan beliau tidak tepat," kata Andrinof ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (6/11/2013).

Saat melakukan silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, akhir pekan lalu, SBY menyebut masalah kemacetan menjadi tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota.

SBY juga menyebut Jokowi harus bertanggung jawab atas kemacetan di Ibukota.

Sehari kemudian, Jokowi mengatakan, masalah kemacetan bukan hanya tangungjawab pemerintah daerah sebab pemerintah pusat juga harus punya andil dalam menyelesaikan kemacetan lalu lintas di daerah.

Menurut Andrinof kemacetan Jakarta disebabkan banyak hal.

"Untuk penyebab makro, itu jelas tanggung jawab presiden dan pemerintah pusat. Misalnya, untuk sistem transportasi makro Jabodetabek, urbanisasi yang sangat tinggi di Bodetabek (Bogor Tangerang dan Bekasi), dan kebijakan perumahan," kata dia.

Anehnya, lanjut Andrinof, pemerintah pusat mengeluarkan lagi kebijakan mobil murah.

Kebijakan mobil murah ini ditolak Jokowi beberapa waktu lalu, karena dinilai akan memperparah kemacetan ibukota. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan