JAKARTA. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan mengenai kontrak karya dengan Freeport. Khususnya, bila mereka ingin memperanjang kontrak karya dengan perusahaan Amerika Serikat (AS) tersebut. Ketua Komnas HAM Nur Kholis, meminta agar pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh manfaat dan kerugian dari keberadaan Freeport di Indonesia, khususnya bagi tanah Papua.
Permintaan ini dia sampaikan agar kasus - kasus buruk yang terjadi akibat keberadaan Freeport di Tanah Papua, khususnya yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, atau permasalahan sosial tidak berulang kembali. Nurkholis mengatakan, Komnas HAM mendapatkan banyak laporan dan temuan mengenai kasus, konflik sosial dan pelanggaran hak masyarakat Papua yang dilakukan oleh Freeport. "Salah satunya konflik Suku Dani dan Moni dan seterusnya, itu salah satunya dipicu keberadaan Freeport, hal seperti itu harus dipertimbangkan betul dalam baik melanjutkan kontrak karya maupun kerjasama dalam bentuk lain," kata Nurcholis Jumat (13/11). Nur Kholis menambahkan, Freeport juga tidak mempedulikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Padahal kekayaan alam di Papua sudah dikeruk. "Mereka dibutuhkan saat diperlukan saja, misal ketika ada laporan buruk tentang ketidakpedulian mereka ke masyarakat Papua, mereka baru mau memanggil," katanya. Sebagai catatan saja, kontrak karya pertambangan Freeport di Tanah Papua akan berakhir pada tahun 2021 nanti. Meskipun belum mengambil keputusan apakah mereka akan memperanjang atau menghentikan kontrak karya dengan Freeport, pemerintah mulai ancang- ancang. Mereka mulai berdisukusi mengenai kelanjutan investasi dengan Freeport di Tanah Papua. Presiden Joko Widod beberapa waktu lalu mengatakan, dalam diskusi tersebut pemerintahannya mengajukan setidaknya lima syarat kepada Freeport bila ingin tetap berinvestasi di Papua.
Lima syarat itu adalah; ikut membantu pembangunan Papua, meningkatkan kandungan lokal dalam investasi Freeport di Indonesia, divestasi, dan peningkatan royalti. Selain syarat tersebut, Jokowi juga meminta Freeport melakukan hilirisasi produk tambang mereka di Indonesia. "Jangan mentah-mentah di bawa ke sana semua," katanya Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Adi Wikanto