JAKARTA. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada langsung dianggap tidak berguna. Keberadaan perppu tersebut dianggap meragukan dan belum pasti diterima oleh DPR. "Perppu itu tidak punya daya guna, riskan, jangan-jangan ditolak DPR," kata Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan saat dihubungi, Kamis (2/10) malam. Asep menilai perppu tentang pilkada langsung itu sulit diterima oleh DPR. Lain halnya jika Fraksi Demokrat mau memperjuangkan secara optimal bersama fraksi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Perppu pilkada langsung dianggap tidak berguna?
JAKARTA. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada langsung dianggap tidak berguna. Keberadaan perppu tersebut dianggap meragukan dan belum pasti diterima oleh DPR. "Perppu itu tidak punya daya guna, riskan, jangan-jangan ditolak DPR," kata Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan saat dihubungi, Kamis (2/10) malam. Asep menilai perppu tentang pilkada langsung itu sulit diterima oleh DPR. Lain halnya jika Fraksi Demokrat mau memperjuangkan secara optimal bersama fraksi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.