JAKARTA. Pemerintah menilai, pengadaan barang dan jasa yang selama ini berlaku terlalu complicated, terlalu rumit, dan sudah banyak orang yang kena hukum gara-gara pengadaan barang dan jasa itu. Karena itu, Pemerintah mengkaji kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengadaan barang dan jasa itu.

Sebagaiman dikutip dari laman Setkab.go.id, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan, pemerintah akan melihat secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa, yang aturannya berlaku untuk seluruh Indonesia itu.

Dalam kajian itu, lanjut Sofyan,  juga dikaji kemungkinan penggunakan e-catalogue sepanjang tidak sampai mematikan usaha kecil, usaha daerah. “Kita akan melihat secara overall sehingga kita revisi secara susbstansial,” katanya.

Menurut Menko Perekonomian, revisi terhadap Perpres yang mengatur masalah pengadaan barang dan jasa akan dilakukan dengan melihat secara fresh, fresh-look.

“Jadi bukan menambah, memperbaiki jada 1-2  pasal, mempertebal Perpres. Kita akan lihat secara outlook. Tujuannya apa sih pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah prosedur atau substansi?” papar Sofyan.

Ia menyebutkan, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa selama ini lebih  ke prosesural. Tap substansinya apa? “Mendapatkan brng yang bagus dengn harga yang murah, kualitas yang terjamin,” tambah Sofyan.

Kalau itu tujuannya, Menko Perekonomian menanyakan apakah harus dilakukan seperti itu? Bisa tidak dengan e-catalogue? Sebanyak mungkin dimasukkan e-catalogue, dengan catatan . e-catalogue itu supay yang memanfaatkannya jangan cuma pemilik pabrik.

“Oleh sebab itu,dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesempatan berusaha tetapi caranya yang lebih penting kita ubah. Sehingga dengan demikian tujuannya tercapai tanpa orang harus masuk penjara, melanggar pasal sekian dari Keppres nomor sekian,” tutur Sofyan.

Reformasi Birokrasi

Mengenai pembahasan masalah reformasi birokrasi, Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, intinya adalah Presiden menekankan tentang upaya reformasi birokrasi yang lebih efektif, termasuk nanti akan ada moratorium, misalnya tentang bgmn kantor pemerintah akan dipikirkan, akan ditentukan.

Ia menegaskan, tidak akan ada pembangunan kantor pemerintah mungkin untuk beberapa tahun ke depan, kecuali tentunyang sangat spesifik, atau termasuk pelayanan umum.

Kemudian, lanjut Menko Perekonomian, juga birokrasi yang terlalu bnyk di kantor akan didorong supaya lebih banyak pergi ke lapangan. “Jangangn  numpuk di kementerian, tapi di PU, di Pertanian misalnya mereka harus lebih banyak bekerja ke lapangan,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto