KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) soal penerapan Biodiesel 20% (B20) ke seluruh sektor non Public Service Obligation (PSO) sudah selesai.

Sehingga saat ini pihaknya sedang menunggu Presiden Joko Widodo untuk menandatanganinya. "Perpres sudah selesai tinggal nunggu Presiden," ungkapnya di Istana Kepresidenan Bogor usai rapat terbatas, Selasa (31/7).

Sehingga diharapkan, penerapan B20 ini sudah bisa dilakukan pada Agustus 2018. Darmin menilai, kebijakan penggunaan ini bisa menghemat impor solar mencapai 3,5-4,5 juga kilo liter per tahun.

"Tapi ada juga di daerah yang terpencil jadi memang perlu waktu," katanya. Menurut Darmin juga, jika B20 bisa langsung diterapkan maka efeknya bisa langsung positif ke neraca perdagangan yang saat ini masih defisit.

Sekadar tahu saja Perpres tersebut merupakan revisi Perpres No. 61 Tahun 2015. Yang mana, nantinya Perpres ini mengatur seluruh kendaraan termasuk non Public Service Obligation (PSO) menggunakan biodiesel.

Pasalnya, dalam Perpres sebelumnya, penggunaan biodiesel sendiri baru diatur untuk kendaraan yang PSO seperti kereta api dan bus. sementara untuk non PSO seperti kendaraan pribadi belum diatur. Sekadar tahu saja, untuk non PSO sendiri pemerintah menyampaikan jumlahnya sebesar 16 juta ton.

"Jadi ada penambahan demand biofuel 3,2 juta ton per tahun," jelas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Adapun dalam hal ini pemerintah juga akan melibatkan pihak swasta.

Sementara, untuk jangka menengah pemerintah akan mendorong industri biofuel 100%. Pasalnya, sudah ada teknologi yang sudah siap yang tidak perlu mengganggu kondisi teknis dan kendaraan bermotor atau pembangkit. Bahkan untuk itu, pemerintah bilang sudah ada investasi yang dilakukan.

Teknologi itu antara lain dari beberapa negara yang nilai investasinya mencapai US$ 400 juta per 100 juta kiloliter per tahun. Dengan demikian, pemerintah sangat mendorong hal ini akan terjadi karena substitusi impor dengan biodiesel yang 100% bisa disebut sebagai green diesel.

"Jadi kita beralih dari B20 menuju ke green diesel. Jadi kita punya kemandirian karena sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri. Bahan baku dalam negeri. dan ini punya multiplier effect terhadap 17 juta petani CPO. Jadi ini keberpihakan pemerintah agar kita terus mengembangkan ekonomi berbasis kemampuan sendiri," tutup Airlangga.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tidak ingin terburu-buru untuk menerapkan itu. Ia mengaku, BUMN memiliki kemampuan secara bertahap mulai dari B20 ke B30 lalu B40 sampai B100.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto