JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera mengesahkan panitia seleksi (Pansel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasalnya, masa tugas Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS akan berakhir pada Desember 2015.

Pada pertengahan Oktober ini, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah mengirimkan nama anggota Pasel BPJS kepada Presiden.

Nusa Halmahera Minerals Bawa Semangat Menambang Dengan Hati ke Minerba Convex 2025

"Nama-nama Pansel tersebut untuk BPSJ Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," kata anggota DJSN Soeprayitno, Kamis (29/10).

Jumlah nama-nama anggota Pansel yang dikirim oleh DJSN jumlahnya mencapai 24 orang.

Dari usulan tersebut, presiden akan menetapkan sebanyak 14 orang Pansel.

Soeprayitno mendesak, agar Pansel BPJS tersebut dapat segera disahkan.

Sesuai UU SJSN No 40/2004 dan UU BPJS no 24/2011, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS harus segera diganti paling lambat 1 Januari 2016.

Bila tidak segera diganti maka hal tersebut akan menyalahi ketentuan.

Soeprayitno menambahkan, bila proses tersebut tidak terselesaikan juga, maka Presiden harus segera mengeluarkan payung hukum yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Ketua Bidang Jaminan Sosial Apindo Timoer Sutanto mengatakan, Presiden harus segera cepat membereskan persoalan ini.

"Kalau tidak segera terbentuk pada 1 Januari 2016, maka akan menyalahi aturan," kata Timoer.

Proses seleksi sendiri menurut Timoer mmembutuhkan waktu yang cukup lama.

Dia menghitung, setidaknya membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk dapat mengesahkan direksi BPJS yang baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News