KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mulai menggalakkan penguatan ekosistem ekonomi haji guna menekan aliran dana keluar negeri (
cash outflow) yang selama ini mendominasi perputaran dana perhajian. Wakil Menteri Haji dan Umrah Langkah Dahnil Anzar Simanjuntak membeberkan, upaya ini merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar pengelolaan ekonomi haji tidak hanya berorientasi pada pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi dalam negeri. Salah satu fokusnya adalah mengurangi c
ash outflow dan meningkatkan
cash inflow atau aliran dana masuk ke dalam negeri. Ia mencatat, setiap musim haji perputaran uang mencapai Rp 40 triliun, dan sebanyak 80% merupakan
cash outflow. “Nah itulah perintah presiden harus dikurangi
cash outflow-nya. Kita berharap sih misalnya 50%-50%. Jadi yang
cash outflow itu 50%,
cash inflow-nya bisa 50%,” tutur Dahnil kepada awak media, usai mengadakan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (12/2/2026). Dahnil membeberkan beberapa strategi yang disarankan oleh Menko Airlangga untuk menekan
cash outflow adalah dengan mendorong jamaah berbelanja di Arab Saudi dan bertransaksi dengan rupiah menggunakan
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Baca Juga: Wamenhaj Minta Posisi BPKH Dipertegas di Bawah Kemenenterian Haji dan Umrah Dengan menggunakan QRIS, transaksi tetap dapat dilakukan dalam rupiah sehingga sebagian perputaran dana dapat kembali ke sistem keuangan nasional. Jika implementasinya maksimal, penggunaan QRIS diyakini mampu menekan besaran
cash outflow secara signifikan. Adapun ia mencatat, setiap tahun, ada sekitar 2,6 juta warga Indonesia berangkat umrah ke Arab Saudi, ditambah 221.000 jemaah haji reguler. Artinya, hampir 3 juta orang Indonesia melakukan perjalanan ke Saudi setiap tahunnya, dengan nilai transaksi yang sangat besar. “kalau saja kemudian itu memaksimalkan penggunaan QRIS misalnya. Itu akan mengurangi
cash outflow,” ungkapnya. Selain sistem pembayaran, penguatan sektor pariwisata juga menjadi fokus pemerintah. Dahnil menyoroti ketimpangan jumlah wisatawan antara Indonesia dan Arab Saudi. Jika sekitar 3 juta orang Indonesia bepergian ke Saudi setiap tahun, jumlah wisatawan asal Timur Tengah yang datang ke Indonesia baru sekitar 33.000 orang per tahun. Menurutnya, angka tersebut sangat timpang dan harus ditingkatkan. Travel haji dan umrah yang selama ini fokus menjual paket perjalanan ke Timur Tengah didorong untuk mulai menawarkan paket wisata Indonesia kepada pasar Timur Tengah.
Baca Juga: Utang APBN 2026: Risiko Gali Lubang Tutup Lubang Mengancam Fiskal Untuk itu, Kementerian Pariwisata diminta lebih agresif melakukan promosi di kawasan Timur Tengah. Optimalisasi maskapai nasional seperti Garuda Indonesia juga didorong agar membuka paket-paket wisata kompetitif dan rute langsung ke berbagai destinasi unggulan di Tanah Air.
Bentuk Pokja Ekosistem Ekonomi Haji
Sebagai langkah konkret, Dahnil menyebut, Menko Airlangga akan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk mengorkestrasi seluruh sektor yang terlibat dalam ekosistem ekonomi haji. Pokja ini akan melibatkan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, serta kementerian terkait lainnya. Salah satu agenda yang akan didorong adalah pembentukan pusat logistik berikat untuk komoditas ekspor ke Arab Saudi. Komoditas Indonesia yang akan diekspor dapat terlebih dahulu masuk ke pusat logistik berikat, sehingga pengelolaan dan distribusinya lebih efisien serta terintegrasi. “Logistik-logistik komoditas-komoditas kita yang mau kita ekspor ke Saudi itu dimasukkan dulu ke pusat logistik berikat. Nah itu kan butuh kerjasama Kementerian Perdagangan, Industri, Pariwisata, kemudian ada Pertanian. Nah itu kan bisa diorkestrasi oleh kementerian perdagangan,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa orkestrasi ekosistem ekonomi haji tidak hanya menjadi agenda jangka menengah, tetapi harus segera dijalankan dalam jangka pendek. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial karena menyangkut perdagangan, logistik, sistem pembayaran, hingga promosi pariwisata. Lebih lanjut, Dahnil optimistis dengan komitmen tersebut, koordinasi lintas kementerian, implementasi konsep ekosistem ekonomi haji dapat segera direalisasikan.
Dengan strategi terpadu tersebut, pemerintah berharap manfaat ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak hanya dinikmati negara tujuan, tetapi juga mampu memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
