Persentase sukuk korporasi masih kecil



JAKARTA. Surat utang syariah alias sukuk rupanya masih belum menjadi sarana favorit perusahaan untuk mencari pendanaan. Meskipun begitu, penerbitan sukuk sepanjang 2010 masih menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan siaran pers akhir tahun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), nilai total emisi sukuk di 2010 mencapai Rp 7,71 triliun. Jumlah ini meningkat 9,98% ketimbang emisi di akhir 2009 yang sebesar Rp 7,01 triliun.

Penambahan itu terjadi lantaran ada tiga sukuk baru yang diterbitkan dua emiten, yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Titan Petrokimia Nusantara. Dus, total sukuk yang telah diterbitkan kini mencapai 46 sukuk.


Dari situ, jumlah sukuk yang masih beredar (outstanding) mencapai 31 sukuk dengan nilai Rp 6,01 triliun. Jumlah ini setara 14,83% dari total efek bersifat utang yang beredar. Di 2009, porsi sukuk yang beredar cuma 12,12% dari efek bersifat utang yang beredar. Namun, dari sisi nilai, persentase peredaran sukuk hanya 3% dari total nilai efek bersifat utang yang beredar.

Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengungkapkan, masih minimnya minat korporasi menerbitkan sukuk lantaran banyak kendala dalam menerbitkan surat utang syariah ini. Permasalahan yang harus dihadapi perusahaan dalam menerbitkan sukuk antara lain mencari aset dasar (underlying asset) yang dijadikan jaminan.

Pasalnya, suatu perusahaan tidak bisa memajang sembarang aset bagi aset dasar sukuk. "Jangan sampai obligasi gagal bayar, tidak ada aset yang bisa diambil investor," tutur Lana kemarin (4/1).

Investor juga masih kurang meminati sukuk korporat lantaran tidak likuid. Maklum, penerbitan obligasi di Indonesia masih didominasi perusahaan pembiayaan dan perbankan. Padahal, kedua sektor ini dianggap tidak sesuai syariah karena dianggap mendapat keuntungan dari riba.

Meski begitu, sukuk masih bisa menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan. Potensinya juga masih besar.

Hal itu bisa terlihat dari tingginya minat terhadap sukuk pemerintah. "Sebenarnya pemerintah mengincar investor Timur Tengah, tapi dana pensiun dan investor dalam negeri juga berminat dengan sukuk," ujar Lana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie