KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persepsi risiko Indonesia kembali naik. Hal ini terlihat dalam credit default swap (CDS) Indonesia yang terus menanjak. Di mana, CDS 5 tahun naik ke 92,67 di awal pekan ini dari 88,88 pada Senin (13/7/2026).

CDS Indonesia 10 tahun juga naik ke 143,3 di awal tahun dari 139,29 di awal pekan lalu. Ini mencerminkan persepsi risiko di mata investor asing.

Kenaikan persepsi risiko ini dipicu oleh kombinasi sentimen global dan domestik.

Lonjakan harga minyak mentah Brent ke atas US$ 90 per barel dan sikap hawkish The Fed menekan likuiditas global, sementara posisi rupiah yang mendekati Rp 18.000 per dolar AS membebani pasar domestik.

Baca Juga: Pemerintah Beri Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun untuk Investor PFII, Apa Saja?

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terjadinya lingkaran setan di mana pelemahan kurs berbalik mengerek naik premi risiko aset portofolio.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, kenaikan tipis ini masih berada di kisaran rata-rata historisnya, namun kanal nilai tukar menjadi pemicu yang paling sensitif.

"Data empiris juga menunjukkan bahwa depresiasi rupiah menjadi kanal paling konsisten dalam menaikkan kompensasi risiko aset Indonesia, sedangkan shock US Treasury lebih kuat memengaruhi tenor panjang," ujar Syafruddin kepada Kontan, Senin (20/7/2026).

Pelebaran CDS ini membawa efek domino terhadap pasar finansial dalam negeri akibat kenaikan yield SBN.

Dampaknya, biaya pendanaan baru (refinancing) bagi pemerintah dan korporasi menjadi lebih mahal serta memicu pengetatan likuiditas perbankan karena bunga deposito harus bersaing dengan imbal hasil obligasi negara.

Ekonom BCA David Sumual menegaskan bahwa bauran kebijakan yang solid antara otoritas moneter dan fiskal menjadi kunci utama untuk memutus rantai risiko tersebut.

"Kredibilitas fiskal dan penguatan komunikasi kebijakan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sementara itu, Bank Indonesia perlu menjaga stabilisasi nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa yang prudent," jelas David kepada Kontan, Senin (20/7/2026).

Untuk menekan laju CDS, Kementerian Keuangan disarankan mengoptimalkan pengelolaan kas lewat instrumen taktis seperti prefunding dan debt switching selektif ketimbang agresif menerbitkan utang baru.

Baca Juga: Satgas PHK Kantongi Indikasi Perusahaan Berpotensi Lakukan PHK

Langkah ini harus dibarengi dengan diversifikasi tenor obligasi agar tidak memicu sentimen negatif bagi investor reguler.

Penguatan struktur pasar keuangan dari dalam negeri menjadi benteng pertahanan paling krusial dalam jangka panjang.

Syafruddin menambahkan, pemerintah tidak boleh terus bergantung pada modal portofolio asing yang rentan berbalik arah.

"Penguatan basis investor domestik melalui dana pensiun, asuransi, dan institusi jangka panjang akan mengurangi ketergantungan pada modal asing," pungkas Syafruddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News