KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia berperan sebagai co-chair bersama Inggris dalam Konferensi COP26 yang akan digelar di Glasgow, Inggris pada 1-12 November mendatang. Pada Selasa (1/6) lalu, dibahas tentang persiapan COP26 Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT).

"Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi fokus, di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,” ungkap Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Rabu (2/6).

Dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan, di antaranya dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

Melalui NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.

Baca Juga: Inggris usulkan kesepakatan global stop pembiayaan bisnis batubara

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), mengimplementasikan keberlanjutan, seperti Timber Legality Assurance System (SVLK) dan Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).

Menko Airlangga juga mengapresiasi kerjasama Indonesia dan Inggris dalam program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOSI) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan meningkatkan penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.

Pada 15 April 2021 juga telah dilaksanakan COP26 FACT Dialogue Ministerial Roundtable yang dipimpin oleh Lord Zach Goldsmith (Co-chair Inggris) dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong (Co-chair Indonesia).

Baca Juga: Standar Global tentang Risiko Perubahan Iklim Ditargetkan Terbit Pertengahan 2022

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Inggris mendorong finalisasi Joint Statement on the Principles for Collaboration yang berisikan prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi pada tingkat tinggi, serta komitmen untuk bekerja sama mengembangkan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan, promosi perdagangan, dan pembangunan melalui 4 tema Working Group (WG), yaitu: (1) WG Trade and Markets Development, (2) WG Smallholder Support, (3) WG Traceability and Transparency, dan (4) WG Research, Innovation and Technology.

Saat ini, tercatat ada 21 negara yang sudah meng-endorse draft Joint Statement tersebut, yakni antara lain: Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Prancis, Gabon, Ghana, Jepang, Korea, Liberia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Spanyol, Britania Raya, dan Uruguay.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto