KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg yang lebih terjangkau, merata dan berkeadilan bagi masyarakat dengan merumuskan rencana kebijakan LPG Satu Harga.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan LPG Satu Harga dengan menghadirkan para pakar yang terdiri dari para akademisi, peneliti dan lembaga konsumen untuk berdiskusi dan menjaring masukan di Hotel Gran Meliá Jakarta, Kamis (24/7).

Saat membuka FGD, Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mirza Mahendra menyampaikan bahwa upaya Pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi terus dilakukan diantaranya melalui kebijakan LPG 3 Kg yang ditujukan kepada kelompok rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran dan petani sasaran.

Tugu Insurance Berkomitmen Hadirkan Layanan Terpercaya

Namun dalam pelaksanaannya masih temukan berbagai tantangan di tingkat daerah yang berdampak langsung pada ketersediaan dan keterjangkauan serta harga yang tinggi.

Baca Juga: SKK Migas Ungkap Hampir 70% Volume LNG Disalurkan untuk Kebutuhan Domestik

“Beberapa isu mengemuka yang kita bisa lihat saat ini, penjualan LPG 3 Kg pada masyarakat berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Disparitas HET yang tinggi antar daerah cukup besar. Sehingga melalui FGD ini, saya mengajak Bapak-Ibu yang mewakili akademisi, peneliti dan konsumen untuk berdiskusi dan menyampaikan beberapa permasalahan dan hambatan yang ada dalam rencana pelaksanaan kebijakan LPG Satu Harga,” papar Mirza.

Rencana penyeragaman harga LPG Tabung 3 Kg melalui kebijakan LPG Satu Harga ini diharapkan mampu menyamakan harga di tingkat konsumen akhir, sekaligus meminimalkan praktik penjualan di atas HET sehingga dapat meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG tertentu di dalam negeri untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

FGD dilaksanakan dengan Moderator Tina Talisa, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan menghadirkan para akademisi dari berbagai kampus yaitu Dr. Yayan Satyakti (UNPAD), Titah Yudhistira, Ph.D. (ITB), Hari Sakti Wibowo, S.T., M.Si. (UI), Dr. Andi Nur Bau Massepe (UNHAS), Agung Satriyo N, S.Si., M.Sc. (UGM), Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA. (UB), dan Bambang Eko Afiatno, Drs.Ec., M.SE. (UNAIR), serta Rio Priambodo, S.H. (YLKI) dan Esther Sri Astuti, Ph.D. (INDEF) sebagai perwakilan konsumen. Para narasumber menyampaikan berbagai saran dan masukannya untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian LPG 3 Kg dengan harga yang terjangkau.

"Kami mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah mengundang para akademisi untuk memberikan saran dan masukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah yg kuat dalam melaksanakan evidence-based policy making," ungkap Dr. Andi Nur Bau Massepe sebagai salah narasumber dari UNHAS.

Adapun saran dan masukan dari narasumber diantaranya; perlu dipastikan keakuratan data sebelum pemerintah mengeksekusi kebijakan terkait batasan penggunaan LPG 3 Kg untuk golongan masyarakat yang berhak.

Selain itu, kuota per konsumen juga perlu disesuaikan dengan kewajaran. Selanjutnya kebijakan yang akan diterapkan harus berbasiskan pada penelitian dan data yang akurat. Masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan saat pemerintah merumuskan kebijakan terkait implementasi LPG 3 Kg Satu Harga.

Baca Juga: Citra Nusantara Gemilang (CGAS) Mulai Bangun Fasilitas LNG di Kawarang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News