KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menggelar rapat harmonisasi terkait implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lana Winayanti, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, melalui rapat harmonisasi ini, implementasi Tapera yang ditargetkan dimulai Maret akan berjalan lancar.

"Kami berharap, BP Tapera dapat segera beroperasi pada akhir Maret 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Tapera," kata Lana dalam keterangan resmi, Minggu (19/11).

Maret, implementasi Tapera akan dimulai bagi PNS, Polri, TNI, serta pegawai BUMN dan BUMD. Lantaran hal tersebut, Lana mengatakan bahwa saat ini Kantor Akuntan Publik sedang melakukan audit kinerja dan keuangan penutup Bapertarum-PNS.

Sebab nantinya dana dari Aparatur Sipil Negara ini yang terkumpul di Bapertarum-PNS akan dipindahkan ke BP Tapera sebagai iuran peserta Tapera.

Meski demikian Lana masih belum bisa memastikan komposisi iuran pastinya. Sementara usulan iuran dari DPR sebesar 3%, dimana pekerja membayar 2,5% dan pemberi kerja 0,5% masih jadi acuan. "Terkait hal tersebut kami juga akan membahasnya dalam LKS Tripartit," sambung Lana.

Sekadar informasi, pemerintah sendiri telah mengalokasikan modal awal BP Tapera sebesar Rp 2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati