KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prahara kasus pengelolaan dana pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bergulir. Yang terbaru, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut setidaknya ada empat dapen BUMN sedang dalam proses investigasi.

Bukan tanpa alasan, persoalan keempat Dapen tersebut tengah diproses dikarenakan imbal hasil yang diberikan hanya di bawah 4%.

Pemerhati Dana Pensiun sekaligus Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Mulyadi menyatakan bahwa keempat Dapen BUMN yang memiliki imbal hasil di bawah 4% tersebut perlu dilakukan pemetaan atau analisis yang lebih teliti.

“Karena sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 tahun 2015, sudah ada pembatasan terhadap investasi yang risikonya tinggi,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (8/6).

Baca Juga: OJK Tunggu Hasil Evaluasi Dapen BUMN Bermasalah

Bambang menjelaskan, berdasarkan data statistik OJK rata-rata imbal hasil Dapen tahun 2022, untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) memiliki return on investment (ROI) sebesar 6,59% (realisir) dan 6,45% (Realisir + Unrealise/UR).

Dapen Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) memiliki ROI sebesar 6,37% (realisir) dan 7,32% (Realisir + UR), serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki ROI sebesar 4,82% (Realisir) dan 3,45% (Realisir + UR).

Asal tahu saja, ROI adalah rasio untuk menunjukkan besaran keuntungan dan kerugian dari suatu aset yang diinvestasikan.

Bambang menyimpulkan bahwa investasi pada pasar modal untuk dana pensiun PPMP, memiliki nilai pasar yang lebih rendah sebesar 0,14%. Sedangkan untuk dana pensiun PPIP, kata dia, positif sebesar 0,95%.

“Nah sekarang bagaimana dengan 4 Dapen BUMN tersebut, apakah kinerja investasi di bawah rata-rata tersebut dikarenakan Un Realise (UR), apakah ada portifolio yang tidak menghasilkan,” terangnya.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan instrumen investasi Dapen yang kerap kali bermasalah di antaranya reksadana tidak berkembang, kontrak pengelolaan dana (KPD) tidak berkembang, saham di bursa nilai pasarnya lebih rendan dari nilai perolehan.

“(Dan) obligasi yang emitennya gagal atau terlambat bayar kupon dan pokok. (Serta) adanya missmatch antara kebutuhan likuiditas dengan durasi investasi,” ungkapnya.

PT Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) mencatat bahwa realisasi imbal hasil investasi perseroan berada di atas 4%.

“Kita berada di atas (empat dapen bermasalah dengan imbal hasil di bawah 4%) itu, di atas 6,5%,” ujar Direktur Utama Dapen Bank Mandiri, Ali Farmadi kepada Kontan.co.id, Jumat (8/6).

Baca Juga: Kementerian BUMN Soroti Kinerja Dapen BUMN, OJK Angkat Bicara

Ali menyebutkan, imbal hasil tersebut dominan berasal dari instrumen surat berharga nasional (SBN) dan obligasi korporasi. Di mana instrumen tersebut menopang masing-masing di atas 6,5% dan obligasi di atas 7,25%.

“Kita lebih mencari yang aman dengan risiko yang terukur dan pertumbuhan yang sustain,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, Aznovri Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya mencatat imbal hasil yang positif, di mana mencapai di atas rata-rata industri dapen.

“Alhamdulillah realisasi imbal hasil DPLK Syariah Muamalat sebagai satu-satunya DPLK Syariah di Indonesia sangat baik, bahkan di atas rata-rata market dana pensiun, yaitu di atas 5% year on year (yoy) dan 2,6% year to date (ytd) Mei 2023 (atau 6,2% jika disetahunkan),” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (8/6).

Bahkan, Aznofri menyebutkan jika semua paket investasi DPLK Syariah Muamalat tahun ini menghasilkan imbal hasil positif, di antaranya paket A 5,05% yoy dan 2,44% ytd, paket B 6,47% yoy dan 3,25% ytd, serta paket C 0,72% ytd.

“DPLK Syariah Muamalat selalu memastikan setiap penempatan investasi yang memberikan hasil optimal dengan manajemen risiko yang terjaga, yang selalu dimonitor setiap hari,” katanya.

Lebih lanjut Aznofri menambahkan, pada periode Mei 2023 total dana kelolaan DPLK Syariah Muamalat mencapai Rp 1,56 triliun, naik 6,6% yoy atau 3,7% ytd.

“Ini membuktikan kepercayaan masyarakat kepada DPLK Syariah Muamalat yang didirikan oleh Bank Muamalat, bank Syariah pertama di Indonesia yang sahamnya saat ini sebagian besar dimiliki oleh BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji),” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi