KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkirakan konsumsi Pertalite berpotensi menembus batas kuota yang telah ditetapkan untuk 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran potensi kelebihan penyaluran BBM subsidi tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peningkatan konsumsi Pertalite tidak terlepas dari adanya pergeseran sebagian masyarakat dari penggunaan BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

Peralihan tersebut terjadi ketika harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan dan turut memengaruhi harga BBM non-subsidi. Kondisi ini mendorong sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM RON 92 beralih menggunakan Pertalite yang memiliki angka oktan RON 90.

"Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa. Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia itu ada sebagian yang RON 92, rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90. Sehingga terjadi kenaikan, tapi kenaikannya kita lagi menghitung," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Baca Juga: Target Lifting Minyak 2027 Naik, Pemerintah Andalkan Sumur Baru dan EOR

Meski terdapat potensi kelebihan kuota, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia serta kondisi pasokan energi sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.

"Tapi apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember, sambil kita melihat perkembangan global," tegasnya.

Harga BBM non-subsidi mengikuti pasar

Berbeda dengan BBM subsidi, pemerintah tetap menerapkan mekanisme pasar untuk menentukan harga BBM non-subsidi.

Bahlil menjelaskan, penyesuaian harga BBM non-subsidi akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.

Dengan mekanisme tersebut, harga BBM non-subsidi dapat mengalami penyesuaian mengikuti perubahan kondisi pasar energi global.

"Tetapi kalau untuk harga BBM non subsidi kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada itu yang akan kita lakukan penyesuaian," pungkasnya.

Pertamina proyeksikan sejumlah BBM subsidi berpotensi overkuota

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan adanya potensi kelebihan kuota sejumlah komoditas energi subsidi hingga akhir 2026.

Hal tersebut disampaikan dalam paparan Pertamina saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/8/2026). Dalam paparan tersebut, Pertamina menyebut terdapat potensi overkuota pada penyaluran Solar, Pertalite, dan LPG Tabung 3 kg.

Baca Juga: Daftar Harga BBM September 2026: Pertamax Tetap, Pertamax Turbo Hingga Dexlite Naik

Pertamina mencatat realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar hingga Juli 2026 mencapai 11,18 juta kiloliter (KL). Sementara itu, kuota JBT Solar untuk 2026 ditetapkan sebesar 18,36 juta KL.

Untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite, realisasi penyaluran hingga Juli 2026 telah mencapai 16,54 juta KL. Adapun kuota Pertalite pada tahun ini ditetapkan sebesar 28,69 juta KL.

Sementara itu, realisasi penyaluran LPG Tabung 3 kg hingga Juli 2026 mencapai 5,05 juta metrik ton (MT). Kuota LPG Tabung 3 kg untuk 2026 ditetapkan sebesar 8 juta MT.

Berdasarkan prognosa Pertamina, penyaluran JBT Solar hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai 20,09 juta KL atau sekitar 9,4% di atas kuota.

Penyaluran JBKP Pertalite juga diproyeksikan mencapai 29,18 juta KL atau 1,7% lebih tinggi dibandingkan kuota yang telah ditetapkan.

Adapun penyaluran LPG Tabung 3 kg diperkirakan mencapai 8,68 juta MT hingga akhir 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 8,5% di atas kuota LPG subsidi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News