KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan pemerintah yang masih menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax 92 merupakan langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Meskipun, gap antara harga jual dan harga keekonomian saat ini tercatat cukup lebar.

Berdasarkan pantauan Kontan.co.id di SPBU Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026), pemerintah masih mematok harga Pertalite di level Rp 10.000 per liter, sementara harga keekonomiannya telah menyentuh Rp 16.088 per liter.

Artinya, negara menanggung beban subsidi dan kompensasi sebesar Rp 6.088 per liter. Di sisi lain, harga Pertamax juga masih tertahan di posisi Rp 12.300 per liter.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Ketua Pengurus YLKI, Niti Emiliana menjelaskan, langkah intervensi harga ini berfungsi sebagai bantalan ekonomi.

Baca Juga: Disrupsi Global Tekan Industri Satelit Indonesia, Model Bisnis Ikut Bergeser

"Kebijakan pemerintah untuk menahan harga pertalite dan pertamax 92 ini merupakan penyangga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tentu di sisi lain ini menguntungkan konsumen dan harapan konsumen harga tersebut tetap stabil," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (6/5/2026).

Niti juga memberikan catatan terkait perbedaan skema penahanan harga pada kedua jenis BBM tersebut. Jika Pertalite murni menggunakan instrumen negara, maka Pertamax 92 yang merupakan BBM nonsubsidi menjadi beban korporasi penyedia.

"Pertamax 92 ini memang BBM non-subsidi, sehingga perhitungan harga yang ideal adalah mengikuti harga minyak dunia. Pertalite ditutup dengan APBN, namun untuk Pertamax karena ini merupakan BBM non-subsidi maka tidak ditutup oleh APBN, melainkan Pertamina sendiri yang mencover selisih harganya," terangnya.

Lebih lanjut, Niti mengingatkan, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan dilematis. Di satu sisi ada kepentingan masyarakat, namun di sisi lain ada beban keuangan negara yang harus tetap sehat di tengah fluktuasi harga minyak mentah global.

Baca Juga: Asosiasi: Hsil Riset Ungkap Sinyal Positif Beralih dari Rokok Bakar bagi Kesehatan

"Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat namun juga harus menjamin keberlanjutan fiskal," tegasnya.

Oleh karena itu, Niti mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menyalurkan subsidi agar beban Rp 6.088 per liter tersebut tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar anggaran jumbo tersebut tidak dinikmati oleh kalangan yang secara ekonomi mampu.

"YLKI juga mendorong untuk memperketat pengawasan BBM subsidi. Jika anggaran subsidi terus mengalir ke kelompok mampu, maka konsumen rentan dan konsumen dengan ekonomi menengah ke bawah yang berhak atas BBM subsidi tidak mendapatkan haknya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News