KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) masih berupaya untuk memuluskan langkah transisi guna menekan penurunan produksi di Blok Rokan. Pasalnya, hingga kini perusahaan minyak plat merah tersebut belum bisa melakukan investasi produksi hingga alih kelola dilakukan pada Agustus 2021.

"Belum bisa (melakukan invetasi produksi), Blok Rokan-nya kan belum ke kita, nanti Agustus 2021. Sekarang secara hukum masih miliki Chevron, jadi harus ada kesepakatan dulu," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di sela acara Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (14/5).

Berkaca dari masa transisi blok terminasi sebelumnya, seperti Blok Mahakan, Nicke memahami bahwa operator eksisting cenderung akan mengurangi investasinya selama dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Guna menjaga produksi agar tidak terjadi penurunan drastis, sambung Nicke, proses transisi di Blok Rokan terus dilakukan dengan difasilitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Kita sekarang sudah mulai melakukan transisi difasilitasi oleh SKK Migas. Kami ada steering committee yang rutin bertemu," jelasnya.

Nicke pun mengungkapkan, Pertamina sudah mengajukan tiga opsi untuk memuluskan proses transisi serta menjaga investasi dan produksi di Blok Rokan. Ketiga opsi tersebut ialah: pertama, melakukan join operation bersama Chevron sebagai operator eksisting saat ini.

Kedua, dengan mengelola area yang saat ini belum dioperasikan. "Area ini yang kemudian kami usulkan supaya Pertamina bisa masuk terlebih dulu. Kami harapkan sebelum Agustus 2021 Pertamina sudah masuk duluan," terangnya.

Sedangkan untuk opsi Ketiga, Nicke meminta supaya Pertamina dilibatkan dalam perencanaan investasi. Hal itu dimaksudkan guna memenuhi syarat produksi minimal sebelum Blok Rokan diserahterimakan kepada pemerintah, untuk kemudian dialihkelolakan pada Pertamina.

Nicke pun menegaskan bahwa Pertamina sangat siap untuk masuk lebih awal baik dalam transisi maupun investasi produksi di Blok Rokan.

"Intinya Pertamina siap untuk masuk lebih awal dengan skema kerja sama. Itu untuk menjamin produksi tidak turun, apalagi Rokan ini (menyumbang) 20% dari total produksi (nasional)," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemerintah pun sebetulnya sudah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan kedua dari Permen 23 Tahun 2018. Beleid tersebut pada pokoknya mengatur pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi terminasi guna mencegah penurunan produksi.

Editor: Yudho Winarto