KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akhirnya memberikan hak pengelolaan 100% Blok Rokan di Riau kepada PT Pertamina, mulai 8 Agustus 2021. Tawaran signature bonus dan permintaan tambahan split hanya 8% menjadi kunci kemenangan Pertamina melawan PT Chevron Pacific Indonesia.

 Keputusan ini mengakhiri pengelolaan Chevron atas Blok Rokan selama 47 tahun, atau sejak 8 Agustus 1971. "Keputusan ini bukan karena faktor politis, tapi lewat evaluasi beberapa bulan terakhir hingga Selasa (31/7) sore," tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (31/7) malam.

Menurut Arcandra, pasca melihat proposal Pertamina dan Chevron, pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan Blok Rokan diberikan kepada Pertamina mulai 2021 hingga 20 tahun ke depan.

Ada tiga faktor yang jadi pertimbangan. Yakni signature bonus, potensi pendapatan negara dan diskresi Menteri ESDM atas tambahan base split. "Karena ini menggunakan gross split, Pertamina minta diskresi 8%. Dan pemerintah sepakat dengan usulan Pertamina," ujar Arcandra.

Dari signature bonus, Pertamina menawarkan US$ 784 juta, plus komitmen kerja pasti selama lima tahun US$ 500 juta. Dari pendapatan, Pertamina menawarkan potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar, dengan bagian negara (government take) sebesar 48% selama 20 tahun.

Arcandra menyebut, kontrak Chevron di Blok Rokan tak diperpanjang karena penawarannya lebih rendah dibandingkan Pertamina. "Tawaran Chevron jauh di bawah Pertamina," imbuh dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berjanji akan menaikkan produksi Blok Rokan dari semula 200.000 bph. "Targetnya naik menjadi 500.000 bph," ungkap dia.

Untuk mengelola blok ini, Pertamina tetap menggaet mitra. "Tentu kami cari mitra untuk share down, termasuk  Blok Rokan," kata Nicke. Nicke mengklaim, proposal Pertamina lebih bagus dari Chevron karena  Pertamina tak hanya menghitung aset hulu, tapi juga aspek hilirnya. "Dengan mengambil Rokan, akan mengurangi impor crude yang bisa langsung diolah di kilang Balongan," ujar dia.         

Ini sesuai keinginan Presiden Jokowi untuk mengurangi impor, yang selama ini didominasi minyak lantaran Indonesia butuh valas untuk ketahanan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia