KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina belum menunjukkan sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, yang volumenya sekitar 14%, saat ini dijual Rp9.000 per liter. Harga tersebut sudah bertahan sejak lebih dari dua tahun lalu. Padahal produk BBM sejenis Pertamax dengan kadar oktan (RON) 92 dari perusahaan lain dijual sekitar Rp11.900-Rp12.990 per liter. Ketika dihubungi, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian dan melakukan koordinasi dengan pemangku-pemangku kepentingan terkait sehubungan hal ini. “Semua kemungkinan masih kami kaji,” ujar Irto kepada Kontan.co.id (17/3).
Saat ini, Pertamina menjual Pertamax (RON 92) dengan harga di rentang Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per liter, tergantung lokasi. Sementara harga BBM pengelola SPBU lainnya sudah di atas Rp 10.000. Ini bisa dijumpai pada BP RON 92 yang dijual sebesar Rp 12.990 per liter, Shell Super Rp 12.990 per liter, dan Revvo 92 senilai Rp 11.900 per liter. Yayan Satyakti, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, mengatakan disrupsi global akibat pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina akan mempersulit posisi neraca energi Indonesia pada 2022. Sistem stok energi Indonesia dapat terganggu, disebabkan eskalasi yang terjadi belakang ini, kesenjangan antara harga internasional dan domestik. “Alangkah baiknya, harga domestik mendekati harga internasional, minimal 80-90% dari harga internasional . Ini untuk menjaga keseimbangan agar pasar domestik tetap terjaga dan menghidari kelangkaan supply karena BBM bisa diselundupkan ke luar negeri,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (17/3). Walaupun harga BBM nonsubsidi lebih mahal, lanjut Yayan, pasokan dapat dijaga daripada harga murah tetapi konsumen berbondong-bondong antre. Harga keekonomian ini berfungsi untuk mencari alternatif energi baru dan terbarukan serta mengedukasi masyarakat agar masyarakat menghemat energi minyak yang memang sudah tidak murah lagi. “Ini untuk mengurangi beban subsidi migas dari APBN seperti listrik dan gas LPG 3 kg dan yang pasti ke komoditas turunan yang menggunakan migas seperti petrokimia pada industri pupuk dan lainnya, kendati ini secara aggregate,” ujarnya. David E Sumual, Kepala Ekonomi PT Bank Central Asia Tbk (BCA), mengatakan untuk menyesuaikan harga Pertamax, bisa dengan membandingkan dengan pesaing Pertamina. Misalnya produk BBM RON 92, pesaing Pertamina sudah mirip dengan harga market. “Pertamax dan Pertalite kan tidak dalam posisi harga minyak sekarang,” ujar dia. Menurut David perbedaan harga Pertamax - Pertalite dengan harga market sekitar US$20-40 per barel, bergantung pada pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS, yakni saat ini antara Rp14.200-Rp14.400 per dolar AS. “Harga Pertamax-Pertalite memang wajar untuk dinaikkan, apalagi produk sejenis dari perusahaan lain sudah dinaikkan,” katanya. Namun, pemerintah melalui Pertamina sudah memutuskan bahwa harga Pertalite masih tetap dipertahankan stabil. Selain Pertalite, harga Solar Subsidi tidak berubah. Saat ini 83% dari volume BBM yang dijual Pertamina adalah BBM yang disubsidi negara. Sebagaimana barang subsidi pada umumnya, BBM subsidi diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu, transportasi umum, dan usaha kecil. Menurut David, volume Pertalite saat ini sudah paling tinggi. Dengan mobilitas masyarakat yang semakin baik, konsumsi Pertalite juga akan terus meningkat. Dengan volume yang semakin naik, beban yang harus ditanggung Pertamina juga akan semakin besar. Apalagi tanpa ada kenaikan harga Pertamax yang tidak disubsidi karena dikonsumsi masyarakat mampu.
“Sekali lagi, ini bergantung pada kursnya di berapa, harga minyak global kira-kira berapa? Sedangkan badan usaha lain sudah mengikuti dua variabel utama ini,” katanya. David mengasumsikan baseline skenario harga minyak sekitar US$130-an per barel paling tinggi dan bertahan di level tersebut hingga akhir tahun. Sementara kurs rupiah terhadap dollar AS sekitar Rp14.600-an. Beban tambahan yang ditanggung Pertamina bisa mencapai Rp200-an triliun paling sedikit dalam setahun. Kondisi ini akan bergerak terus seiring pergerakan kurs dan harga minyak global. “Pertamina memang butuh suntikan likuiditas dan mereka sudah kelihatan beberapa kesempatan menyampaikannya,” kata David. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Azis Husaini