KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menargetkan pengeboran sumur baru di Blok Rokan dapat mencapai 180 sumur di 2022 mendatang menyusul alih kelola di Agustus tahun depan. Jumlah pengeboran sumur ini meningkat dari rencana pengeboran periode Agustus 2021 hingga Desember 2021 yang hanya sebanyak 44 sumur. "Untuk 2022 kami akan mengebor 180 sumur baru," ungkap Direktur PHR R.P. Yudantoro kepada Kontan.co.id, Rabu, (16/9).
Kendati demikian, PHR belum memetakan lebih jauh jumlah kebutuhan rig untuk 180 sumur tersebut. Ia mengungkapkan, untuk pengeboran 44 sumur di 2021 nantinya penyiapan lahan menjadi tanggungan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).
Baca Juga: Kementerian ESDM akui dana eksplorasi migas masih tergolong minim Yudantoro memastikan, penentuan lokasi untuk 44 sumur telah rampung dan dibahas dengan SKK Migas dan Chevron. Penyiapan lokasi pengeboran 44 sumur ditargetkan dapat dimulai pada awal 2021 nanti oleh Chevron. "Agar tidak terkendala masalah pembebasan lahan dan konstruksi-nya (yang akan dikerjakan CPI) maka PHR sengaja memilih titik-titik bor yang bisa dilakukan dari
wellpad existing, sehingga pekerjaan yang diperlukan hanya pekerjaan
repairing lokasi," jelas Yudantoro. Yudantoro melanjutkan, saat ini Pertamina berfokus untuk merampungkan sejumlah tahapan meliputi sistem IT dan aplikasi petrotechnical, transfer data,
standart operating procedure Rokan, perizinan Rokan, pasokan listrik-steam dan gas, penyediaan kontrak barang & jasa serta persiapan pemboran 2021. Untuk penyediaan kontrak barang dan jasa, sebelumnya PHR pun telah mulai bertemu dengan para calon mitra kerja dan melakukan sosialisasi terkait proses dan prosedur pengadaan di PHR. Sosialisasi ini dilakukan secara daring (online) pada Kamis (3/9) kepada sekitar 150 calon mitra kerja yang merupakan mitra kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang pernah menangani sejumlah kebutuhan barang dan jasa di wilayah kerja (WK) Rokan. “Kami menyadari PHR tidak dapat bekerja sendiri untuk mengoptimalkan dan mengembangkan WK Rokan. Untuk itu diperlukan adanya keterlibatan para mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang kita butuhkan untuk keperluan dan kepentingan operasional WK Rokan,” kata Yudantoro. Yudantoro melanjutkan, bersama SKK Migas, PHR telah melakukan komunikasi intensif dengan Chevron demi mempercepat transisi dokumen kontrak.
Adapun, dokumen yang dimaksud yakni data dari kontrak mitra kerja yang dimiliki Chevron Pacific Indonesia (CPI) selama periode 2017 – 2021, termasuk yang sudah habis masa waktu kontraknya namun masih diperlukan untuk operasional wilayah kerja (WK) Rokan. Dokumen kontrak ini diperlukan mengingat rencana pengadaan barang dan jasa untuk operasi rutin, akan berdasarkan pada mapping kontrak yang ada di WK Rokan saat ini. Sementara itu, untuk operasi non rutin dilakukan berdasarkan rencana kerja dan target produksi yang ditentukan oleh PHR. “PHR akan segera menyiapkan pengadaan kontrak WK Rokan berbasis informasi dari operator eksisting, sehingga memungkinkan PHR menyiapkan lingkup kerja dan spesifikasi teknis yang memadai,” kata Yudantoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat