KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang waktu alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang kurang dari sebulan, Pertamina Hulu Rokan (PHR) belum juga mengumumkan calon mitranya.

Padahal, merujuk ketentuan yang ada Pertamina diwajibkan menggandeng mitra dalam pengelolaan Blok Rokan. PHR bakal mulai mengelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 mendatang.

Direktur Utama PHR Jaffee A. Suardin mengungkapkan proses pemilihan mitra masuk ke ranah subholding hulu migas Pertamina. Untuk itu, dirinya belum bisa merinci lebih jauh proses pencarian mitra saat ini.

Baca Juga: ADB sediakan US$ 80 miliar bantu negara berkembang hadapi perubahan iklim

Yang terang, Pertamina memiliki kriteria khusus bagi perusahaan yang bakal menjadi mitra kelak. "Kriteria yang generate tentunya, satu sisi mengenai development ke depan punya kompetensi dan kemampuan funding," ujar Jaffee dalam diskusi Menjaga Keandalan Operasi Wilayah Kerja Rokan, Kamis (22/7).

Jaffee mengungkapkan upaya development secara masif dan agresif memang ditargetkan Pertamina untuk dapat meningkatkan produksi Blok Rokan.

Selain itu, PHR berencana memonetisasi potensi low quality reservoir Telisa. Jaffee mengakui pelaksanaan Chemical Enchanced Oil Recovery (EOR) di sumur Telisa juga bakal membutuhkan dana tambahan. Untuk itu, sejumlah kriteria ini jadi syarat dalam pencarian mitra yang baru.

Senada, Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengungkapkan proses pencarian mitra bersifat business to business sehingga pihaknya tidak bisa melakukan intervensi. Sejauh ini pun Pertamina baru menyampaikan kandidat-kandidat yang ada.

Baca Juga: Ambisi Indonesia mencapai net zero emission pada 2070

"Itu urusan Pertamina, yang penting kalau mitra disodorkan (yang) mampu secara teknis dan finansial. Kita tinggal sampaikan ke Pak Menteri ESDM," kata Fatar.

Adapun, Jaffee juga masih enggan membeberkan besaran porsi hak partisipasi yang bakal dilepas ke calon mitra. Yang terang, Pertamina bakal tetap bertindak sebagai mayoritas dan 10% hak partisipasi dipastikan menjadi milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Porsinya sudah (ada) guidance, Pertamina mayoritas lalu daerah ada 10%. Sisanya yang akan didivestasikan," pungkas Jaffee.

Selanjutnya: Beralih ke Pertamina, ELSA Bakal Pegang Jasa Migas Blok Rokan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi