JAKARTA. Sejak 22 Oktober 2009 lalu, PT Pertamina (Persero) resmi menghentikan pasokan bensin dan solar ke 25 pom bensin (SPBU) di wilayah DKI Jakarta. Pertamina mengaku mendapat instruksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena sejumlah pom bensin itu melanggar Peraturan Daerah.

Vice President Communications Pertamina, Basuki Trikora Putra mengungkapkan, Pemprov DKI menganggap, izin lokasi dan pendirian 25 SPBU itu sudah melanggar aturan tata ruang. Mereka tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. "KIta sudah memasang pemberitahuan di SPBU tersebut bahwa pasokan bensin dihentikan mulai 22 Oktober," katanya, Senin (26/10).

Gubernur DKI Fauzi Bowo sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jakarta No. 728/2009. Aturan itu memerintahkan Walikota untuk melakukan penertiban terhadap SPBU yang beroperasi di jalur hijau, taman, ruang terbuka hijau (RTH), dan daerah milik jalan. Untuk menggusur pom bensin tersebut dan mengubahnya menjadi ruang terbuka hijau, stok bensinnya harus dikosongkan terlebih dulu.

Tugu Insurance Jalin Sinergi Bisnis Strategis dengan Bank Shinhan Indonesia

Basuki menjelaskan, per harinya, Pertamina memasok BBM dengan jumlah yang cukup besar, sekitar 30 kiloliter bensin untuk tiap SPBU. Karena sudah tidak mendapat pasokan 5 hari terakhir, "Mungkin hari ini stok mereka sudah habis," katanya.

Ia bilang, Pertamina harus mematuhi instruksi gubernur karena pendirian SPBU berkaitan dengan izin lokasi dan peraturan Pemerintah Daerah. "Kalau pengusaha pom bensin mau protes, silahkan ke Pemda bukan karena kita hanya menindaklanjuti perintah gubernur," lanjutnya.

Lokasi beberapa pom bensin itu antara lain di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kyai Tapa, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Diponegoro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News