KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Pertamina (Persero) memastikan rencana impor energi dari Amerika Serikat (AS) tetap dilakukan melalui mekanisme tender dan lelang terbuka, meski kedua negara telah merampungkan kesepakatan dagang terbaru. Indonesia dan AS pada Kamis (19/2) waktu setempat menyepakati penurunan tarif impor AS terhadap produk Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%.
Baca Juga: Ultra Voucher (UVCR) Perkuat Sinergi dengan BBCA, Dorong Pemanfaatan Voucher Digital Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Indonesia berencana mengimpor barang dan jasa dari AS senilai US$ 38,4 miliar, termasuk komoditas energi sekitar US$ 15 miliar. Komoditas energi yang direncanakan diimpor mencakup minyak mentah, liquefied petroleum gas (LPG), dan produk bahan bakar. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysious Mantiri menegaskan, proses pengadaan tetap mengikuti prosedur normal. “Terkait rencana impor energi dari AS, kami menjalankan business as usual melalui tender dan bidding, tidak ada penunjukan langsung,” ujar Simon kepada wartawan, Jumat (20/2). Ia menambahkan, porsi impor LPG dari AS berpotensi meningkat menjadi 70% dari total impor tahunan Pertamina, dari posisi saat ini sekitar 57%, seiring implementasi kesepakatan dagang tersebut.
Baca Juga: Bahlil: Kerja Sama Mineral Kritis dengan AS Tak Buka Ekspor Bahan Mentah Kerja Sama dengan Raksasa Migas AS Tahun lalu, Pertamina telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perusahaan energi global, termasuk Exxon Mobil dan Chevron Corporation, serta KDT Global Resources. Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan akan mengalihkan sebagian sumber impor energi dari Singapura, Timur Tengah, dan Afrika guna meningkatkan pembelian dari AS. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kontrak Exxon Mobil untuk mengoperasikan Blok Cepu di Jawa Timur akan diperpanjang hingga 2055 sebagai bagian dari kesepakatan dagang tersebut.
Baca Juga: Maxim Soroti Draf Perpres Ojol: Komisi dan Status Mitra Jadi Kunci Perpanjangan kontrak itu diperkirakan dapat mendorong tambahan investasi sekitar US$ 10 miliar. “Namun, ada beberapa hal yang masih harus kami klarifikasi, termasuk terkait skema bagi hasil dan cost recovery. Ini akan segera kami selesaikan,” ujar Bahlil.
Langkah ini menandai penguatan kerja sama energi Indonesia-AS, di tengah upaya pemerintah menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus menjaga ketahanan pasokan energi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
