KONTAN.CO.ID - BALIKPAPAN. PT Pertamina Patra Niaga menyatakan pengadaan bensin melalui impor telah diamankan hingga kuartal I-2027. Saat ini, perusahaan berfokus mengoptimalkan produksi kilang dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, pengadaan bensin impor menjadi salah satu langkah perusahaan untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri.

“Kalau saat ini untuk sampai akhir tahun, bahkan sudah sampai Q1 2027 itu sudah proses pengadaan sudah selesai, kita sudah istilahnya itu deal done. Nah nanti tinggal optimalisasi untuk pendistribusiannya saja,” ujar Roberth saat ditemui media di Kilang Pertamina Balikpapan, Kamis (22/10/2026) malam.

Baca Juga: Andalkan Segmen Leisure dan Korporasi, DFAM Bidik Okupansi 75% Hingga akhir 2026

Ia menjelaskan, Pertamina Patra Niaga menjalankan dua strategi utama untuk menjaga pasokan BBM, yakni mengoptimalkan produksi kilang dan pengadaan dari pemasok, termasuk melalui impor untuk produk bensin.

Namun, ia tidak memerinci volume pengadaan bensin impor yang telah disepakati untuk memenuhi kebutuhan hingga kuartal pertama tahun depan itu.

Roberth turut menanggapi laporan kekurangan pasokan BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dia menegaskan bahwa Pertamina terus menjaga ketersediaan pasokan di wilayah tersebut. Ia juga membantah anggapan bahwa kekurangan pasokan disebabkan oleh pengiriman BBM ke Bali dari Jawa Timur.

 "Oh enggak, enggak. Gini, sebenarnya PR-nya adalah bagaimana memastikan BBM itu pertama sampai kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," ungkap dia.

Roberth menyatakan optimalisasi produksi dari kilang juga menjadi langkah yang dilakukan Pertamina.

"Kita juga sudah melaporkan kepada Pak Menteri juga, dan konsentrasi fokus kita adalah menjaga dari optimalisasi produksi di kilang," kata dia.

Untuk menjaga ketahanan pasokan BBM, Roberth bilang pihaknya juga memprioritaskan kampanye bijak menggunakan energi kepada masyarakat.

"Yang kedua adalah bagaimana kemudian gerakan bijak menggunakan energi ini dilakukan, dikampanyekan semaksimal mungkin," imbuhnya.

Baca Juga: Laba Bersih ADHI Melonjak 247%, Saat Pendapatan Turun 4,96% di Kuartal III-2026

Ia juga memastikan aparat penegak hukum terus memantau dan menindaklanjuti apabila ada aksi penimbunan BBM bersubsidi oleh sejumlah oknum.

"Berdasarkan data, aparat penegak hukum sudah banyak menemukan, menangkap, dan menindak. Artinya, bukan lagi indikasi (penimbunan). Siapa pun yang melanggar peraturan, baik itu dari lembaga penyalur Pertamina atau dari pihak-pihak yang melakukan penimbunan atau menjual kembali, pasti akan dilakukan penindakan tegas," tandas Roberth.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News