KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Power Indonesia (PPI), Subholding Pertamina New Renewable Energy, menargetkan memiliki total kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 500 MW dari total potensi 1,5 GW dalam kurun lima tahun ke depan. Nah, untuk tahun ini saja, Pertamina Power akan merealisasikan 50 MW PLTS. 

Vice President Technical & Engineering Pertamina Power Indonesia Norman Ginting mengatakan, untuk merealisasikan target kapasitas terpasang tersebut, perlu dukungan manufaktur dan EPC lokal yang bisa diandalkan dalam merealisasikanrencana ini. 

“PLTS ini tidak hanya digunakan untuk perumahan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di sistem kelistrikan di  LNG Badak, termasuk di Dumai, kilang Cilacap, dan KEK Sei Mangkei,” kata Norman dalam Webinar SUKSE2S bertajuk Pengembangan PLTS untuk Kemerdekaan Energi, Kamis (26/8).

Perihal pemasangan PLTS di SPBU, Norman bilang, sampai dengan akhir 2021, ditargetkan pemasangan PLTS Atap di 76 SPBU yang berada di Pulau Jawa. 

Baca Juga: Ini tiga strategi Kementerian ESDM dorong pemanfaatan tenaga surya

Nantinya jika 500 MW PLTS sukses dilaksanakan, potensi pengurangan emisi karbon sebanyak 630.000 ton CO2 per tahun. 

Selain dari pasar Pertamina sendiri, segmentasi bisnis PLTS masih  cukup luas. Ceruk pasar lainnya adalah ke sektor komersial, residensial, dan industrial yang juga sedang digarap Pertamina saat ini.

Kemudian ke segmen solar farm/floating yang saat ini diakui Norman sedang digarap intens bersama dengan potensial investor  luar negeri. Menurut hasil studi, potensi PLTS floating di Indonesia sebesar 1.000 MW yang bisa dikembangkan. Pertamina akan menggandeng PLN untuk mengembangkan potensi ini.  

Segmentasi pasar terakhir adalah ke pasar solar PV internasional. Norman bilang, ekspansi bisnis PLTS ke pasar internasional seperti ke Australia, Vietnam, India, dan negara lainnya dilakukan melalui skema akuisisi.  

Dalam pengembangan bisnis PLTS di Indonesia, Pertamina melihat ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. "Tantangan pertama adalah isu segregated networks yakni terkait jaringan transmisi Indonesia yang saat ini terpisah tanpa jaringan pusat," ujar Norman. 

Kemudian, tantangan tarif listrik yakni harga BPP yang sebagian besar terkait dengan harga batubara domestik sehingga tarif listrik solar belum dapat kompetitif. Persoalan persyaratan konten lokal juga secara keekonomian akan meningkatkan belanja modal sehingga target tarif listrik yang akan dicapai menjadi tantangan tersendiri. 

Baca Juga: ESDM pastikan telah pertimbangkan dampak revisi Permen PLTS Atap terhadap PLN

"Hal ini harus didiskusikan khusus dengan Menteri Perindustrian dan manufaktur lokal bagaimana mendapatkan capex yang kompetitif dibandingkan negara lain," kata Norman. 

Tantangan lainnya adalah persoalan intermitten yakni teknologi jaringan saat ini memiliki kapasitas terbatas untuk menerima daya dari sumber daya yang intermitten. Adapun solar kurang kompetitif untuk menjadi baseload, PLN kemungkinan akan memilih referensi untuk menggunakan tenaga lain untuk menjaga stabilitas jaringan dengan harga terjangkau. 

Lebih lanjut Norman bilang, dua tantangan terakhir berhubungan dengan jaringan grid dan regulasi. 

Di sisi regulasi, Pertamina Power menilai, diperlukan dukungan kebijakan untuk mendorong pengembangan EBT semisal aturan standard penerapan harga listrik dari EBT, kebijakan batubara dan CPO untuk domestik, insentif sewa atau pembebasan lahan untuk pemanfaatan solar dan EBT lainnya. 

Selanjutnya: Pemerintah bersiap perbaiki tata kelola subsidi energi mulai tahun depan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari