JAKARTA. PT Pertamina mengklaim masih memiliki hak tagih atas utang pemerintah sebesar Rp 2,9 triliun dalam program konversi elpiji subsidi kemasan 3 kg. Utang pemerintah itu setara dengan 10 juta paket konversi elpiji subsidi.

Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina mengatakan, kekurangan pembayaran itu telah terjadi sejak 2008. "Ada pembayaran tertunda untuk paket elpiji sebesar RP 2,9 triliun," katanya, Senin (2/7).

Dari total utang pemerintah sebanyak itu, utang tahun 2008 menjadi yang paling besar senilai 8,2 juta paket atau Rp 2,3 triliun. Setahun kemudian, pemerintah juga berhutang 821.000 paket dengan nilai Rp 309 miliar, tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 276 miliar untuk pembagian 157.000 paket perdana elpiji. Untuk tahun ini, pemerintah berhutang sebanyak 157.000 paket senilai Rp 38 miliar.

Utang-utang itu merupakan realisasi pembagian paket perdana berupa kompor gas satu tungku dan tabung elpiji 3 kg gratis kepada masyarakat. Hanung mengatakan, hingga Mei 2012, Pertamina telah berhasil mendistribusikan paket perdana elpiji 3 kg sebanyak 53,9 juta paket di 23 provinsi. Dengan distribusi itu, pemerintah berhasil menarik minyak mentah bersubsidi sebanyak 27,1 juta kiloliter sehingga ada penghematan mencapai Rp 61,6 triliun.

Untuk tahun ini sebanyak 2,3 juta paket perdana elpiji 3 kg akan dibagikan di Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Menurut Hanung, jumlah itu lebih sedikit dibanding estimasi awal sebanyak 2,9 juta paket. "Kita fokus pada daerah paling siap," katanya. Pada 2013, kabupaten di Kalimatan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo akan mendapat pembagian 1,1 juta paket.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa