JAKARTA. BUMN minyak, PT Pertamina (Persero) siang ini, Rabu (3/12) bertandang ke Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertemu dengan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas). Lalu, apa yang dibahas Pertamina dengan tim yang dipimpin Faisal Basri ini? Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko mengatakan, tim mewakili pemerintah ingin mengetahui berapa biaya pengadaan minyak yang dilakukan Pertamina. Selain itu, tim juga ingin mengetahui berapa subsidi yang dibayar pemerintah ke Pertamina. Tim juga menanyakan adakah kerugian dari Pertamina atas kegiatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "(Tapi) Yang dilaporkan tadi hanya volume, enggak ada yang lain. Karena harga patokannya sudah ditetapkan (pemerintah). Harga ecerannya sudah ditetapkan (pemerintah). Hanya volumenya. Ini untuk menghitung subsidi (yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina)," kata Suhartoko. Selama ini, dia melanjutkan, dari volume BBM bersubsidi yang disalurkan, Pertamina hanya mendapatkan ganti Public Service Obligation (PSO) sebesar 95 persennya saja. Adapun 5 persennya ditahan, untuk diverifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap akhir tahun. Suhartoko memastikan, volume BBM bersubsidi tahun ini melampaui yang direncanakan pemerintah dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kiloliter, kendati pemerintah telah menaikkan harga. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pertamina temui tim anti mafia-migas, bahas apa?
JAKARTA. BUMN minyak, PT Pertamina (Persero) siang ini, Rabu (3/12) bertandang ke Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertemu dengan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas). Lalu, apa yang dibahas Pertamina dengan tim yang dipimpin Faisal Basri ini? Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko mengatakan, tim mewakili pemerintah ingin mengetahui berapa biaya pengadaan minyak yang dilakukan Pertamina. Selain itu, tim juga ingin mengetahui berapa subsidi yang dibayar pemerintah ke Pertamina. Tim juga menanyakan adakah kerugian dari Pertamina atas kegiatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "(Tapi) Yang dilaporkan tadi hanya volume, enggak ada yang lain. Karena harga patokannya sudah ditetapkan (pemerintah). Harga ecerannya sudah ditetapkan (pemerintah). Hanya volumenya. Ini untuk menghitung subsidi (yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina)," kata Suhartoko. Selama ini, dia melanjutkan, dari volume BBM bersubsidi yang disalurkan, Pertamina hanya mendapatkan ganti Public Service Obligation (PSO) sebesar 95 persennya saja. Adapun 5 persennya ditahan, untuk diverifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap akhir tahun. Suhartoko memastikan, volume BBM bersubsidi tahun ini melampaui yang direncanakan pemerintah dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kiloliter, kendati pemerintah telah menaikkan harga. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
