JAKARTA. Wacana DPR untuk melebur Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke dalam PT Pertamina menuai pro dan kontra. PT Pertamina menolak jika perusahaan ini beralih menjadi lembaga pemerintah dan berada di bawah presiden. Sementara Serikat Kerja SKK Migas pun menolak dilebur ke dalam Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan, pihaknya setuju jika SKK Migas masuk ke dalam tubuh Pertamina sesuai dengan wacana dari DPR dalam inisiatif revisi UU Migas. "Pertamina berproses menyiapkan holding yang lebih kuat. Apapun dan siapapun yang masuk ke dalam Pertamina kami mampu mengelola dengan baik," kata Dwi kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Namun, Dwi tidak sepakat jika Pertamina dijadikan badan negara yang langsung berada di bawah presiden. Dwi menegaskan bahwa itu akan membuat daya saing Pertamina tidak berkembang dan tidak efisiensi dalam operasional. Karena keputusannya tidak bisa dilakukan ditingkat perseroan.
Pertamina tetap ingin jadi Persero
JAKARTA. Wacana DPR untuk melebur Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke dalam PT Pertamina menuai pro dan kontra. PT Pertamina menolak jika perusahaan ini beralih menjadi lembaga pemerintah dan berada di bawah presiden. Sementara Serikat Kerja SKK Migas pun menolak dilebur ke dalam Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan, pihaknya setuju jika SKK Migas masuk ke dalam tubuh Pertamina sesuai dengan wacana dari DPR dalam inisiatif revisi UU Migas. "Pertamina berproses menyiapkan holding yang lebih kuat. Apapun dan siapapun yang masuk ke dalam Pertamina kami mampu mengelola dengan baik," kata Dwi kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Namun, Dwi tidak sepakat jika Pertamina dijadikan badan negara yang langsung berada di bawah presiden. Dwi menegaskan bahwa itu akan membuat daya saing Pertamina tidak berkembang dan tidak efisiensi dalam operasional. Karena keputusannya tidak bisa dilakukan ditingkat perseroan.