KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana PT Pertamina (Persero) untuk akuisisi lapangan minyak di Iran berpotensi tertunda menyusul rencana pemberikan sanksi dari Amerika Serikat kepada Iran terkait perjanjian nuklir.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengungkapkan saat ini manajemen tengah menunggu keputusan resmi terkait pemberian sanksi dari AS itu. Jika memang sudah resmi, maka perusahaan akan secara resmi menunda rencana akuisisi lapangan Mansouri.

"Posisinya kita hold karena ada sanksi," kata Syamsu saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (11/5).

Syamsu bilang, alasan utama penundaan adalah ada condition precedent yang ada dalam perjanjian antara Pertamina dengan pemerintah Iran dalam rencana akuisisi. Sanksi dari AS memang akan berdampak pada rencana akuisisi, pasalnya Pertamina, kata Syamsu, menggunakan dana pinjaman dari lembaga perbankan yang berasal dari negeri Paman Sam itu.

"Ya kan ada risiko finansial, Pertamina pakai beberapa financing dari US atau dari mana-mana ," ungkap Syamsu.

Pertamina sebelumnya memang sangat agresif untuk bisa mengelola lapangan Mansouri, maklum saja perusahaan berharap bisa meningkatkan produksi minyak dari lapangan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Bahkan perusahaan migas nasional tersebut sudah siapkan US$ 1,5 miliar dana investasi hingga lima tahun ke depan sekaligus menargetkan adanya peningkatan produksi. Dengan dana itu, Pertamina akan mendapatkan 80% hak partisipasi lapangan Mansouri. Sisanya, 20% akan dimiliki oleh partner lokal atau perusahaan minyak asal Iran.

Dari 80% hak partisipasi yang menjadi hak Pertamina, nantinya akan kembali dibagi bersama dengan partner yang bebas dipilih Pertamina.

Asal tahu saja, rencana penandatanganan kontrak lapangan Mansouri sebenarnya telah mengalami penundaan. Semula Pertamina menargetkan kesepakatan bisa rampung pada April, namun kembali mundur pada bulan Mei lantaran belum adanya kesepakatan antara Pertamina dengan partner lainnya.

Nicke Widyawati, Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina mengungkapkan akan berkoordinasi pemerintah terkait keputusan di Iran karena rencana kerja sama diinisiasi dari kerjasama antar dua pemerintah.

"Kita lihat kebijakan pemerintah, kita kan ada G to G (Goverment to Goverment) ya, kita B to B ada payungnya yaitu G to G," pungkas Nicke.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi