Pertemuan IMF dan Bank Dunia, Sri Mulyani Bahas Pemulihan Ekonomi hingga Geopolitik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, sebagai Gubernur Bank Dunia dan Alternate Governor IMF untuk Indonesia, memimpin delegasi dan berperan aktif dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pada 15 - 20 April lalu.

Agenda 2024 IMF-WBG Spring Meetings mengambil tema Vision to Impact yang berfokus pada isu-isu pembangunan internasional, manajemen utang, pemulihan ekonomi, dan iklim. Rangkaian Pertemuan Musim Semi dilaksanakan dalam bentuk rapat utama, seminar, briefing, pertemuan bilateral, dan kegiatan strategis lainnya.

Mengawali kegiatan, dalam high-level event “Navigating the Mid-transition Period of The Low Carbon Shift” yang digagas Brookings Institute, Sri Mulyani mengatakan bahwa proses transisi energi yang adil dan terjangkau cukup kompleks.

Untuk mencapai transisi energi tersebut, peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dalam menyusun kerangka kebijakan pembiayaan, menyediakan inovasi instrumen yang dapat mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance), dan membangun kerja sama pada tingkat regional dan global.

“Kemenkeu perlu memastikan kebijakan fiskal yang sound dan prudent untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk transisi energi tersebut,” tutur Sri Mulyani mengutip keterangan tertulisnya, Senin (22/4).

Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan, dibutuhkan taksonomi pembiayaan berkelanjutan pada tingkat regional seperti ASEAN yang memberikan sinyal dan memungkinkan pihak swasta berperan serta dalam investasi transisi energi.

Terakhir, Sri Mulyani juga menegaskan urgensi penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam menindaklanjuti komitmen bersama seperti melalui Just Energy Transition Partnership - Indonesia (JETP Indonesia) yang merupakan capaian Presidensi G20 Indonesia.

Kemudian, dalam rangkaian 2024 IMF-WBG Spring Meetings di Washington DC ini, Sri Mulyani menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG).

Ia bersama perwakilan negara anggota dan undangan Forum G20 Presidensi Brasil ini membahas upaya kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tantangan global saat ini. Dalam Working Dinner G20, Sri Mulyani menyampaikan bahwa perencanaan iklim di masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan yang selaras dengan Kerangka Keuangan Transisi G20.

Dalam intervensinya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa skema blended finance sangat penting untuk memobilisasi sumber pendanaan dan dukungan internasional. Dirinya juga menekankan pentingya pengembangan instrumen carbon credit sebagai tambahan insentif yang dapat menarik lebih banyak peran sektor swasta untuk berinvestasi.

Penguatan peran Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) juga dibutuhkan, termasuk dalam mengelola dan mengurangi risiko sehingga mampu menarik lebih banyak pembiayaan dari sektor swasta.

Sri Mulyani juga turut berpartisipasi dalam diskusi panel “Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in ASEAN”.

Dalam diskusi tersebut, dirinya membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN hingga mencapai USD 2 triliun pada 2030. DEFA menyediakan peta jalan yang komprehensif dalam mempercepat perdagangan digital, pengelolaan data, perkembangan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan yang inklusif.

Sri Mulyani menyerukan bahwa Indonesia akan terus mendorong implementasi kerjasama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk upaya dalam mengatasi tantangan ekonomi digital seperti fraud, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Selanjutnya, dalam pertemuan “Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Actions (CFMCA)”, Sri Mulyani memimpin koalisi bersama Menteri Keuangan Belanda dan menyampaikan beberapa isu utama antara lain peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta upaya untuk mobilisasi pasar global guna membiayai transisi energi.

Sri Mulyani menyoroti pentingnya keterlibatan nyata para Menteri Keuangan dari seluruh dunia dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC setiap negara, terutama dalam merancang kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang mengintegrasikan prioritas aksi iklim.

Selain itu, Koordinasi antara Kemenkeu dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga ditekankan dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC.