KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya penguatan peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin tinggi, utamanya didorong oleh perubahan kebijakan perdagangan.

Ungkapan tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada tanggal 22-26 April 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat.

Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.

Tugu Insurance Sabet Penghargaan The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

Baca Juga: Setelah IMF, Bank Dunia Juga Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Jadi 4,7%

Mewakili negara kawasan, Perry menyuarakan pentingnya tiga hal dalam menghadapi tantangan global. Pertama, menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.

“Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” tutur Perry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/4).

Kedua, sebagaimana disuarakan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan bahwa ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.

BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik.

Baca Juga: Bank Indonesia Kembali Tahan BI-Rate di Level 5,75% Pada April 2025

Ketiga, BI menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara. BI menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga.

BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News