KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto diketahui memanggil sejumlah konglomerat mulai dari Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma (Aguan) hingga pemilik Barito Pacific yakni Prajogo Pangestu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/3).

Tak hanya itu, nama taipan lain seperti Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Franky Oesman Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, hingga Tomy Winata juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut.

Bahkan, sehari setelah pertemuan dengan dengan konglomerat RI Presiden Prabowo juga sempat melakukan diskusi dengan miliarder dan investor asal Amerika Serikat (AS) Raymond Thomas Dalio atau Ray Dalio pada Jumat (7/3).

Astra Dukung Peran Produk Lokal di Investor Daily Summit 2025

Menanggapi hal itu, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda berpandangan aksi Prabowo memanggil konglomerat ke istana itu sebagai upaya penggalangan dana untuk mendukung program prioritas pemerintahan saat ini.

Baca Juga: Pertemuan Prabowo dengan Konglomerat, Pengamat Beberkan Hal-Hal Krusial!

“Saya melihat Presiden Prabowo tengah mengumpulkan dana untuk implementasi program-program pemerintahannya,” jelasnya kepada KONTAN, Minggu (9/3).

Pasalnya, tambah Nailul, program prioritas pemerintah saat ini memang membutuhkan anggaran jumbo. Sedangkan, kondisi penerimaan negara sedang tidak baik-baik saja.

Salah satu contohnya yakni pemerintah mencanangkan pembangunan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Nailul memproyeksi, untuk menjalankan dua program tersebut secara bersamaan, setidaknya dibutuhkan anggaran hingga ratusan triliun.

“Giant sea wall, MBG, hingga terakhir Koperasi Merah Putih, itu membutuhkan biaya ratusan triliun. Penerimaan negara sedang seret, tax ratio tidak lebih dari 11%. Pemerintah butuh peran swasta untuk membantu pelaksanaan program prioritas,” tambahnya.

Namun demikian, Nailul memproyeksi pertemuan tersebut juga bakal melahirkan kesepakatan-kesepakatan bisnis antara pemerintah dan konglomerat. Hal itu diperlukan guna menjamin komitmen para investor untuk tetap mengguyur pendanaan ke berbagai proyek pemerintah.

“Saya menduga ada tukar guling antara kekuasaan dengan dunia usaha. Paling tidak, para konglomerat dapat konsesi dalam proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan. Mulai masuk PSN, atau dibantu untuk mengelola lahan pemerintah,” pungkasnya.

Baca Juga: Momen Ketika Prabowo Kenalkan Hashim Djojohadikusumo ke Miliarder AS Ray Dalio

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News