KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan hingga 16 November 2020, realisasi serapan anggaran Kemenhub mencapai Rp 25,02 triliun atau 70,72% dari pagu akhir 2020 yang sebesar Rp 35,38 triliun.

"Dari 573 satuan kerja di lingkungan Kemenhub, dapat kami sampaikan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 16 November adalah 70,7%," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (17/11).

Dia merinci, realisasi belanja pegawai Rp 3,1 triliun dari anggaran Rp 3,5 triliun, realisasi  belanja barang Rp 9,3 triliun dari anggaran Rp 12,8 triliun, dan realisasi belanja  modal Rp 12,5 triliun dari anggaran Rp 19 triliun.

Baca Juga: Kemenkeu akan berikan aset negara senilai Rp 7,87 triliun untuk 4 perusahaan BUMN ini

Menurut Budi, berdasarkan prognosa anggaran rencana berdasarkan prognosa dari anggaran rencana penarikan dana di November dan Desember, maka Kemenhub menargetkan pada akhir November penyerapan anggaran sudah mencapai 76% atau sekitar 26,9 triliun.

"Dan kami mengharapkan pada bulan Desember [serapan anggaran] kita bisa mencapai Rp 33,8 triliun atau 95,8%," jelas Budi.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran tersebut, Budi pun mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya seperti melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dengan melakukan revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa tender dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengakselerasi dan mengawal ketat rencana penarikan dana sesuai jadwal/termin

Ketiga, melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala. Budi menyebut, rapat rapat berkala ini dilakukan setiap minggu.

Langkah keempat, meningkatkan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi pembayaran oleh sakter melalui Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendahaan dan KPPN setempat.

Baca Juga: Mulai Januari 2021, pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I Tahap II dikebut

Adapun pada 2021, Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran Rp 45,66 triliun, di mana untuk  belanja pegawai dianggarkan Rp 3,97 triliun, belanja barang operasional sebesar Rp 2,86 triliun, dan belanja barang non operasional sebesar Rp 38,82 triliun.

Anggaran tersebut pun akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 9,5 triliun atau sekitar 20,81%, infrastruktur konektivitas baik Perhubungan darat, kereta api, perhubungan laut, perhubungan udara dan BPTJ sebesar Rp 33,95 triliun atau 74,36%, program riset dan inovasi iptek Rp 112,09 miliar atau 0,25% dan pendidikan dan pelatihan vokasi Rp 2,09 triliun atau 4,59%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto