KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 5,1% pada 2026 dinilai belum cukup kuat untuk menahan laju kenaikan utang pemerintah. 

Di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat dan biaya utang yang tinggi, ekspansi ekonomi tersebut justru disebut belum mampu menciptakan penurunan rasio utang secara alami. 

Dalam laporan Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), menunjukkan bahwa kondisi fundamental fiskal Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, terutama karena biaya utang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang berada di kisaran 6,6% hingga 6,9% membuat biaya modal pemerintah melampaui pertumbuhan riil ekonomi.

Baca Juga: 23 Dapur Siap Layani Jemaah di Madinah, Konsumsi Dijamin Bercita Rasa Indonesia

Dalam situasi tersebut, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung meningkat, kecuali jika pemerintah mampu mencatatkan surplus keseimbangan primer. 

Namun, pada 2026 Indonesia justru masih diproyeksikan mengalami defisit keseimbangan primer sekitar -0,6% dari PDB. Artinya, pemerintah masih harus menambah utang baru, bahkan untuk menutup kebutuhan pembayaran bunga. 

"Initilah inti dari ancaman solvabilitas bahwa Indonesia sedang meminjam uang bukan untuk investasi yang produktivitasnya melampaui biaya bunga, tapi untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan yang semakin mahal," dikutip dari laporan tersebut, Senin (20/4).

Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih bersifat "debt-driven" atau didorong oleh utang, bukan oleh peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Akibatnya, meskipun angka pertumbuhan terlihat stabil di level 5%, fondasi fiskal dinilai belum cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. 

Lebih jauh, ketergantungan pada konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan juga dinilai rentan, terutama di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat dan berakhirnya berbagai stimulus fiskal era pandemi. 

Tanpa reformasi struktural yang mampu mendorong produktivitas dan meningkatkan penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak sejalan dengan kebutuhan konsolidasi fiskal. 

Baca Juga: Beban Bunga Utang Tembus Rp 599 Triliun di 2026, Lampaui Batas Aman Global

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News